LABUAN BAJO TERKINI - Masyarakat adat Wae Sano mendukung penuh kehadiran proyek geothermal di Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dukungan tersebut terungkap dalam forum 'Lonto Leo' yang telah dilaksanakan bersama masyarakat adat di Wae Sano, yang lokasi menjadi lokasi proyek panas bumi ini.
Dukungan masyarakat ini penting, mengingat seluruh proyek yang didanai Bank Dunia yang bersinggungan dengan keberadan masyarakat adat, diwajibkan untuk melalui proses konsultasi dengan masyarakat.
Proses konsultasi yang diwajibkan itu disyaratkan inclusiveness (melibatkan seluruh pihak tanpa kecuali) dan legitimate (sah menurut aturan-aturan formal dan adat yang ada).
Baca Juga: Menyoal Togel Online; Pengecer Diciduk, Akses ke Situs Judi Sangat Mudah
Terkait kewajiban dari Bank Dunia ini, Sekretariat Komite Bersama Penyediaan Data dan Informasi Panas Bumi Pengembangan Proyek Geothermal Wae Sano telah melaksanakan kegiatan konsultasi publik bersama komunitas masyarakat adat Wae Sano.
Untuk konsultasi tersebut, pihak Sekretariat Komite Bersama juga tak mengabaikan tradisi masyarakat setempat. Sebab dalam tradisi orang Manggarai umumnya, untuk memutuskan hal-hal yang menyangkut kepentingan bersama, maka harus diambil melalui proses musyawarah.
Dalam tradisi orang Manggarai, musyawarah itu disebut Lonto Leo (di sebagian tempat disebut Lonto Leok, red). Dengan cara ini, keputusan-keputusan yang diambil dalam penyelesaian masalah dapat memuaskan semua pihak, karena langsung dikoordinasikan oleh sistem kepemimpinan adat.
Baca Juga: Paus Fransiskus Minta Orang Tua Tidak Mengutuk Anak Homoseksual
Mengingat daya ikat kesepakatan Lonto Leo yang sedemikian rupa, maka untuk konsultasi proyek pemanfaatan panas bumi di Wae Sano mengadopsi tradisi ini sebagai mekanisme pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat adat.
Hal ini sekaligus menunjukkan respect proyek terhadap adat istiadat masyarakat setempat. Lonto Leo juga digunakan sebagai mekanisme masyarakat adat dengan pihak proyek untuk meninjau setiap tahapan proyek, mulai dari perubahan desain, penyediaan lahan, kompensasi, konstruksi hingga pengeboran, sesuai dengan IPP (Indigenous People Plan) atau Rencana Penanganan Masyarakat Adat.
Lonto Leo ini sendiri telah dilaksanakan tanggal 20 Januari 2022 pagi di Kampung Taal; 20 Januari 2022 sore di Kampung Lempe; dan 24 Januari 2022 pagi di Kampung Nunang. Lonto Leo bahkan juga digelar di tingkat Desa Wae Sano, yang berlangsung tanggal 25 Januari 2022.
Baca Juga: Blak- Blakan, Dinar Candy Mengaku Dibayar Ratusan Juta Sekali Main
Lonto Leo dengan masyarakat adat dilakukan di tiga tempat, mengingat secara adat masyarakat Wae Sano terhimpun ke dalam beberapa komunitas/ kampung adat.
Rinciannya Kampung Nunang, yang juga diakui sebagai kampung asal tiga kampung lainnya yaitu Kampung Ponceng Kalo, Kampung Wakar dan Kampung Dasak; Kampung Lempe; dan Kampung Taal.
Setiap kampung adat dipimpin oleh seorang Tu’a Golo. Sementara itu sebagai satuan kampung hasil pemekaran dari kampung adat utama, kampung Ponceng Kalo, Wakar dan Dasak dipimpin oleh Tu’a Mukang, yang juga membawahi beberapa orang Tu’a Batu.
Baca Juga: KPK Klarifikasi Pelaporan Gibran - Kaesang, Ubedilah Badrun Bawa Dokumen Tambahan
Desak Proyek Geothermal Segera Direalisasikan
Konsultasi atau Lonto Leo yang dilaksanakan di empat tempat ini, dihadiri Tu'a Golo, Tu'a Mukang, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Antropolog/ Penasehat Senior Kantor Staf Presiden, hingga Penjabat Kepala Desa Wae Sano.
Lonto Leo guna membahas dokumen IPP ini, semuanya berjalan lancar. Seluruh masyarakat adat yang hadir menyetujui dokumen IPP Proyek Geothermal Wae Sano, yang dibuktikan dengan penandatanganan Berita Acara Lonto Leo, baik di Kampung Taal, Kampung Lempe, maupun Kampung Nunang.
"Saya mengikuti informasi terkait proyek ini sejak awal. Saya merasa sangat tersentuh," kata Yovita Ermi, warga Dasak, Kampung Nunang, Wae Sano, dalam forum Lonto Leo yang berlangsung di Kampung Nunang.
Baca Juga: SETARA Institute: Restorative Justice Jangan Sampai Jadi Ajang Transaksional
Ia meyakini, apa yang disampaikan para ahli, tentu berdasarkan penelitian yang matang. Demikian halnya dengan keseriusan pemerintah melirik potensi panas bumi di Wae Sano, tentu tidak untuk merusak Wae Sano dan masyarakat di dalamnya.
"Karena itu, saya mendukung proyek ini. Kapan lagi kami maju. Tolong jangan ditunda program ini. Kami tidak mau menyesal seumur hidup," ujar Yovita.
Hal tak jauh berbeda dilontarkan Valentinus Upen, warga Ponceng Kalo, Kampung Nunang. Menurut dia, jika proyek ini berjalan, maka tidak akan ada pengangguran di Wae Sano.
"Saya sangat menyesalkan proyek ini terlambat. Sekarang ini banyak yang nganggur. Kalau proyek ini ada, kami tidak perlu jauh-jauh ke daerah lain untuk mencari kerja," tutur Valentinus Upen, yang pernah merantau ke Bali hanya untuk mendapatkan pekerjaan.
Baca Juga: LPSK: Permohonan Perlindungan Pada 2021 Naik 50 Persen
Adapun Epifanus G, warga Kampung Nunang, menyuarakan soal infrastruktur jalan hingga program beasiswa yang dijanjikan pemerintah dan pihak perusahaan.
Epifanius secara khusus meminta pemerintah dan perusahaan agar segera memikirkan pengerjaan ruas jalan menuju Ponceng Kalo, Wakar, dan Dasak.
"Saya minta pemerintah bersama PT Geo Dipa Energi supaya memperhatikan ini. Apalagi dana desa sudah tidak dialokasikan ke sarana dan prasarana," tegas Epifanus, yang juga aparat Desa Wae Sano.
"Dan di kemudian hari jika proyek ini dilaksanakan, mohon prioritaskan anak-anak kami diberikan beasiswa supaya setelah tamat mereka dipekerjakan di sini," imbuhnya.
Harapan senada disampaikan Servas Naman, tokoh adat Kampung Nunang. Ia mendesak agar proyek ini secepatnya memberikan titik terang, karena terkait kesejahteraan masyarakat.
"Soal memfasilitasi anak-anak dengan beasiswa saat eksplorasi, kenapa tidak sekarang saja dimulai?" usulnya.
Baca Juga: Masih Ingat 'Bupati Cantik' Ini? Baru Setahun Bebas Kini Harus Masuk Bui Lagi
Adapun Tu'a Golo Nunang, Maksimus Taman, secara khusus mengingatkan bahwa sesungguhnya sudah ada kesepakatan sejak awal antara masyarakat dengan pihak perusahaan.
Ia pun secara khusus mengingatkan salah satu poin dalam kesepakatan awal, yakni terkait sertifikasi lahan milik warga. Hal ini penting, karena menyangkut aset milik warga.
"Saya mendukung sekali proyek ini. Saya ingat Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) bilang, di negara maju aset yang bekerja keras dan orangnya bisa berlibur. Sementara di negara berkembang seperti Indonesia, aset malah nganggur, dan orangnya bekerja keras," ujar Maksimus Taman.
Tidak Ada Konflik Horizontal
Aleksander Lambut, tokoh masyarakat Nunang yang juga mantan Ketua BPD, juga mengingatkan beberapa kesepakatan awal termasuk dengan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi.
Ia percaya, pemerintah konsisten dengan kesepakatan tersebut. Baik tentang atap seng warga, ganti untung lahan dan tanaman, hingga penyerapan tenaga kerja lokal.
Baca Juga: Nyoman Parta 'Turun Gunung', 13 Sopir dan Kernet DAMRI Bekerja Kembali Setelah PHK Sepihak
"Khusus soal penyerapan tenaga kerja lokal, tentu tidak bisa juga dipaksakan, kalau tidak punya kompetensi. Tapi warga Nunang jangan sampai menjadi penonton abadi. Jangan juga selamanya menjadi pekerja kasar," tegas Aleksander Lambut.
"Berikan anak-anak kami beasiswa untuk memperkuat SDM lokal. Karena kami sudah punya SDA, tetapi SDM kami belum apa-apa," imbuhnya.
Ia pun meminta agar proyek ini segera dilaksanakan. Apalagi faktanya, menurut dia, tidak ada konflik horizontal di Wae Sano karena rencana kehadiran proyek panas bumi ini.
"Jangan ditunda lagi. Karena di sini tidak ada pro dan kontra. Hanya cara penyampaian pikiran kami yang berbeda kepada pemerintah dan perusahaan. Sekali lagi, tidak ada istilah konflik horizontal di sini!" ujar Aleksander Lambut
Baca Juga: Thailand Izinkan Warga Tanam Ganja, Hanya Digunakan untuk Tujuan Medis
Ia bahkan menyesalkan pihak-pihak yang lebih banyak meributkan hal ini di luar. Apalagi ada yang hanya secara khusus menjejali kepala masyarakat dengan dampak buruk kehadiran proyek ini.
"Kalau para aktivis mau membawa kebaikan, mengapa mereka hanya bertemu kelompok tertentu? Saya mau, apa baik dan buruknya, semuanya dibicarakan. Kalau memang ada yang buruk, bagaimana caranya diminimalisir. Berikan pikiran yang positif kepada masyarakat. Karena apapun itu, tidak ada yang sempurna. Pasti saja ada dampaknya," tegas Aleksander Lambut.
Ia bahkan memastikan, kehadiran proyek geothermal Wae Sano akan membawa dampak positif bagi masa depan daerah itu, termasuk di sektor pariwisata.
Baca Juga: Partai Golkar Usulkan Masa Kampanye Pemilu 2024 Maksimal 90 Hari
"Dengan kehadiran geothermal, pasti akan membawa dampak positif bagi masyarakat, termasuk pariwisata. Tentu bukan untuk kami, bukan untuk Tu'a Golo, karena kami sudah tua. Apa yang saya omong, untuk anak-anak kami, adik-adik kami di Nunang ini," tutur Aleksander Lambut.
Sumber Energi Ramah Lingkungan
Dalam Lonto Leo dengan masyarakat adat Wae Sano kali ini, pemerintah Kabupaten Manggarai berkesempatan menyampaikan pandangan terkait proyek geothermal Wae Sano. Pemerintah menepis tudingan bahwa proyek ini dipaksakan.
Menurut Sekda Manggarai Barat Fransiskus S Sodo, pada prinsipnya pemerintah dalam posisi memfasilitasi. Selain itu, dalam perspektif pemerintah, membangun lazimnya karena didasari adanya potensi di suatu wilayah.
"Dalam perspektif pemerintah, pembangunan diarahkan sebesar-besarnya untuk sejahterakan masyarakat, baik fisik, sosial, budaya, SDM, dan sebagainya. Membangun itu tentu berangkat dari potensi sumber daya," ucapnya.
Baca Juga: Empat Bulan Moratorium Pengiriman Tenaga Kerja, Malaysia Terima 10.000 PRT dari Indonesia
Ia mencontohkan Labuan Bajo sekarang yang jauh berbeda dengan 4 atau lima tahun lalu. Pemerintah pusat bahkan menetapkan Labuan Bajo sebagai destinasi wisata super premium, karena ada potensi pariwisata yang besar yang perlu dikelola secara baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Jadi pemerintah membangun karena ada potensi sumber daya. Begitu juga di Wae Mbeliling, ada sumber daya air. Demikian halnya dengan geothermal Wae Sano, yang dalam perspektif pemerintah geothermal itu sumber energi ramah lingkungan," tegas Fransiskus S Sodo.
Adapun ahli antropologi yang juga penasehat senior kantor staf Presiden, Yando Zakaria, dalam Lonto Leo tersebut memaparkan rincian program IPP Proyek Geothermal Wae Sano.
"Dalam dokumen IPP ini, ada 15 langkah yang wajib dilakukan sebelum pengeboran. Setiap langkah kegiatan yang akan terjadi, akan dikonsultasikan dalam forum Lonto Leo seperti ini," jelasnya.
Baca Juga: DPR RI Desak Kementerian Pertanian Perbaiki Pengelolaan Pupuk Bersubsidi
Terkait suara masyarakat yang menyesalkan terkatung-katungnya proyek ini, Yando Zakaria menjelaskan, sesungguhnya tidak ada niat pemerintah maupun perusahaan menunda proyek ini.
Semula, menurut dia, terjadi dinamika atau perbedaan pendapat. Hal itu dibuktikan dengan adanya Surat Keuskupan Ruteng ke Bank Dunia, yang intinya menolak proyek geothermal Wae Sano.
Sebagai dampaknya, Bank Dunia saat itu menghentikan rencana eksplorasi geothermal Wae Sano. Namun sejak tahun 2019, Bank Dunia kembali memberikan 'lampu hijau' untuk proyek ini, dengan syarat yang ketat. Salah satu catatan Bank Dunia adalah wajib melibatkan masyarakat adat.
Baca Juga: Mendagri: Pemerintahan Bersih, PAD Pasti Meningkat
Atas dasar itu, selama 1,5 tahun belakangan, proses dimulai dari bawah terutama untuk mengetahui substansi pendapat masing-masing pihak, baik yang mendukung maupun menolak.
Dukungan itu pun ternyata cukup kuat, terutama dari masyarakat adat Wae Sano. Demikian halnya Keuskupan Ruteng yang sebelumnya menolak, akhirnya mendukung proyek geothermal Wae Sano.
"Tidak hanya yang menolak, tapi yang mendukung juga dilihat dan didalami selama 1,5 tahun terakhir ini," beber Yando Zakaria.
"Dokumen IPP ini adalah salah satu kunci, apakah proyek ini jalan terus atau setop. Dokumen ini bukan final, tapi dokumen hidup. Dokumen ini harus ada, karena Bank Dunia sangat menghormati masyarakat adat," imbuhnya.
Baca Juga: Kapal Motor Tenggelam di Manggarai Barat, Dua Orang Meninggal Dunia
Hasil Lonto Leo ini, selanjutnya akan disampaikan kepada Bank Dunia. Nantinya Bank Dunia yang akan memutuskan nasib masa depan proyek ini.
"Kalau dokumen IPP ini sudah, serta hasilnya, maka kita sampaikan ke Bank Dunia. Kita harus sampaikan secara jujur kepada pemilik dana apakah proyek ini mendapat 'dukungan luas dari masyarakat'," kata Yando Zakaria.
"Nanti mereka yang menilai. Kalau dokumen ini diterima Bank Dunia, maka langkah selanjutnya bisa jalan. Tetapi kalau dokumen ini ditolak, maka langkah selanjutnya jelas tidak bisa dilaksanakan," pungkasnya.***