Harapan senada disampaikan Servas Naman, tokoh adat Kampung Nunang. Ia mendesak agar proyek ini secepatnya memberikan titik terang, karena terkait kesejahteraan masyarakat.
"Soal memfasilitasi anak-anak dengan beasiswa saat eksplorasi, kenapa tidak sekarang saja dimulai?" usulnya.
Baca Juga: Masih Ingat 'Bupati Cantik' Ini? Baru Setahun Bebas Kini Harus Masuk Bui Lagi
Adapun Tu'a Golo Nunang, Maksimus Taman, secara khusus mengingatkan bahwa sesungguhnya sudah ada kesepakatan sejak awal antara masyarakat dengan pihak perusahaan.
Ia pun secara khusus mengingatkan salah satu poin dalam kesepakatan awal, yakni terkait sertifikasi lahan milik warga. Hal ini penting, karena menyangkut aset milik warga.
"Saya mendukung sekali proyek ini. Saya ingat Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan) bilang, di negara maju aset yang bekerja keras dan orangnya bisa berlibur. Sementara di negara berkembang seperti Indonesia, aset malah nganggur, dan orangnya bekerja keras," ujar Maksimus Taman.
Tidak Ada Konflik Horizontal
Aleksander Lambut, tokoh masyarakat Nunang yang juga mantan Ketua BPD, juga mengingatkan beberapa kesepakatan awal termasuk dengan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi.
Ia percaya, pemerintah konsisten dengan kesepakatan tersebut. Baik tentang atap seng warga, ganti untung lahan dan tanaman, hingga penyerapan tenaga kerja lokal.
Baca Juga: Nyoman Parta 'Turun Gunung', 13 Sopir dan Kernet DAMRI Bekerja Kembali Setelah PHK Sepihak