LABUAN BAJO TERKINI- Upaya pemerintah dan perusahaan yang terus melanjutkan proses pengembangan tambang panas bumi di Wae Sano, Kecamatan Sanonggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur mendapat penolakan beberapa warga.
Penolakan terhadap proyek energi panas bumi itu dilakukan dengan aksi Demonstrasi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ruteng bersama beberapa warga dari sekitar proyek Geothermal yang menolak pembangunan tersebut.
"Warga Wae Sano, termasuk juga warga lain yang mengitari danau Sano Nggoang, sedari awal telah menolak. Penolakan warga pun telah disampaikan berulang-ulang, baik ke pemerintah maupun pihak perusahaan. Penolakan warga itu dilandasi dengan alasan yang jelas, yakni keselamatan ruang hidup warga dan masa depan anak cucu, "kata ketua PMKRI Ruteng, Nardianus Nandeng melalui siaran pers yang diterima media ini, Rabu 2 Februari 2022 sore.
Baca Juga: Pintu Gerbang Berhasil Dijebol, 10 Perwakilan Pendemo Diterima di Kantor Bupati Manggarai Barat
Menurut Nardy, proyek geothermal yang dilakukan disekitar pemukiman warga akan mengancam keberlangsungan hidup warga disana.
"Rencana penambangan panas bumi yang persis berhimpitan dengan pemukiman dan rumah adat, sumber air, lahan pertanian/perkebunan, fasilitas publik seperti sekolah dan gereja, itu tentu saja membawa ancaman besar bagi warga, " kata Nardy.
Nardy menyebutkan, proyek geothermal di beberapa daerah telah terbukti mendatangkan kehancuran bagi warga sekitar lokasi penambangan. Hal tersebut mendorong pihaknya mendukung warga yang mengambil sikap penolakan terhadap proyek tersebut.
"Di Ulumbu, Kabupaten Manggarai, misalnya, operasi panas bumi telah menyebabkan atap seng rumah-rumah warga karatan, tanaman cengkeh, kakao, dan sejenisnya menjadi tak produktif, termasuk kesehatan warga ikut terganggu. Hal serupa juga terjadi di Mataloko, seng-seng rumah dengan mudah berkarat, sumber air tercemar, bahkan lahan pertanian seperti sawah yang jaraknya sekitar dua kilometer dari titik pengeboran luluh lantak, tersembur lumpur panas hingga saat ini, "tegasnya.
Baca Juga: PMKRI Demo Tolak Geothermal Wae Sano, Pintu Gerbang Kantor Bupati Manggarai Barat Ditutup
Di luar Pulau Flores lanjut dia, bahaya penambangan panas bumi juga telah banyak terjadi. Salah satunya di desa Sibanggor Julu, Kecamatan Puncak Sorik Marapi, Mandailing Natal dimana lima warga-negara mati dan setidaknya puluhan korban lainnya masih menjalani perawatan di rumah-sakit, karena semburan gas dari sumur bor proyek ekstraksi panas-bumi PT Sorik Marapi Geothermal Power (SMGP) pada Senin, 25 Januari 2021.
"Ini belum termasuk kasus ledakan dan semburan gas di proyek PLTP Ijen yang juga makan korban, dan semburan cairan panas bumi di proyek Rimbo Panti, yang kemudian digelontor langsung ke wilayah suaka-alam Rimbo Panti, Pasaman, Sumatera Barat. Lima tahun lalu, semburan gas dari sumur bor GeoDipa di kavling ekstraksi panas bumi Dieng juga telah berakibat langsung pada kehidupan dan nafkah tani warga, "tandas Nardy.
Menurut dia, meski bahaya penambangan panas bumi begitu nyata dan sangat berbahaya, pemerintah dan perusahaan justru terus melanjutkan proses proyek tambang panas bumi.
Baca Juga: Pemilik Lahan Titik Pengeboran Geothermal Wae Sano: Bermanfaat Bagi Banyak Orang, Saya Rela
"PMKRI memandang, rencana penambangan panas bumi di Wae Sano, termasuk wilayah kerja panas bumi (WKP) lainnya di Kepulauan Flores, sama sekali tidak berangkat dari kebutuhan riil warga," Bener Nardy.
"Sebaliknya, ekstraksi panas bumi dalam skala raksasa itu hanya untuk memenuhi kebutuhan industri pariwisata yang, model pengembangan pariwisatanya sendiri bermasalah dan dikuasai segelitir elit politik dan pengusaha tertentu, " Imbuhnya.
Berikut 3 tuntutan PMKRI Ruteng dalam aksi Demonstrasi yang digelar bersama warga di Labuan Bajo, Rabu 2 Februari 2022
[1] Mendesak Menteri ESDM melalui Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat untuk hentikan seluruh proses ekstraksi panas bumi Wae Sano, juga WKP lain di Flores dan cabut seluruh izin panas bumi yang telah dikeluarkan.
[2] Mendesak Bank Dunia agar batalkan segera kerja sama dan pemberian dana hibah kepada PT SMI (juga PT GeoDipa Energi), termasuk hentikan seluruh proses di lapangan dalam memusluskan rencana penambangan panas bumi di Wae Sano.
[3] Mendesak Kantor Staf Preside (KSP) agar berhenti terlibat dalam urusan panas bumi di Wae Sano.***