Network
LABUAN BAJO TERKINI - Bengkel konversi SMKN 3 Mataram binaan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Nusa Tenggara (UIP Nusra) resmi mengantongi sertifikat sebagai bengkel pemasangan, perawatan dan pemeriksaan peralatan instalasi sistem penggerak motor listrik pada sepeda motor dengan kategori tipe B dari Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubunga Darat, dengan Nomor; SR-DRJD 920 Tahun 2024 dengan masa berlaku 5 (lima) tahun.
Sertifikat bengkel konversi ini diberikan kepada SMKN 3 Mataram setelah melalui proses verifikasi dan dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai bengkel konversi, di antaranya memiliki teknisi dan peralatan yang memadai.
Selanjutnya, Direktur Sarana Transportasi Jalan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan keputusan ini.
Baca Juga: PLN UIP Nusra Dorong Partisipasi Perempuan Lewat Program TJSL Budidaya Hortikultura di Poco Leok
Kepala Sekolah SMKN 3 Mataram, Sulman Haris, menjelaskan bahwa bengkel konversi ini merupakan bengkel konversi motor listrik pertama di NTB. Terwujudnya bengkel ini akan memudahkan masyarakat NTB yang ingin mengubah mesin motor konvensional menjadi motor listrik.
"Prestasi ini tentunya dengan dukungan pemerintah melalui Dinas Pendidikan dan PLN UIP UIP Nusra yang selalu mendukung penuh berdirinya bengkel konversi ini," ucap Sulman Haris.
Sulman Haris mengatakan ada perjalanan penjang yang mesti dilewati sebelum memperoleh sertifikat bengkel konversi, mulai dari verifikasi kelayakan, berkas, hingga verifikasi langsung oleh tim Kementerian Perhubungan.
"Bengkel konversi SMKN 3 Mataram akan menjadi bengkel konversi sepeda motor grade A untuk ke depannya sehingga menjadi bengkel konversi yang diberikan kewenangan sebagai tempat pengujian sepeda motor listrik untuk wilayah Indonesia timur," kata Sulman Haris.
Sementara itu, General Manager (GM) PT PLN (Persero) UIP Nusra, Abdul Nahwan, mengatakan PLN akan mendukung kelangsungan dan keberlanjutan bengkel konversi SMKN 3 Mataram, baik dalam menciptakan produk maupun memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait konvensi kendaraan listrik.
