Network
Terkait pilihan Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara, Togar Situmorang menyebut, hal tersebut menjadi pembeda Presiden Jokowi dengan figur lain.
Dengan memilih nama Nusantara, kata dia, Presiden Jokowi tidak saja ingin mengenang kejayaan Nusantara tetapi juga menegaskan sikapnya dalam merekatkan keberagaman bangsa ini.
Baca Juga: Erick Thohir: BUMN Kini Jadi Kapal Induk Besar, Bukan Menara Gading
Togar Situmorang menyebut, nama Nusantara sudah dikenal sejak dahulu kala khususnya zaman Majapahit dan bahkan menjadi ikonik internasional, sebab menyatukan.
"Nusantara itu nama yang sangat sakral karena menjadi tonggak sejarah perjalanan Indonesia," ujar pemilik Law Firm Togar Situmorang yang memiliki kantor berjejaring di Bali, Bandung dan Jakarta ini.
"Pada Abad ke-14, Maha Patih Gadjah Mada mengangkat Sumpah Palapa dan menyebut Nusantara untuk wilayah kekuasaan Majapahit, yakni Indonesia, Malaysia, Singapura, Philipina. Sumpah tersebut berbunyi 'Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring gurun, ring seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, ring Sunda, Palembang, Tumasik, Samana isun amukti palapa," imbuhnya.
Baca Juga: Dijerat Pasal Berlapis, Pria yang Pura-pura jadi Korban 'Tabrak Lari' Ditangkap Polisi
Togar Situmorang pun mengingatkan pihak-pihak yang masih memperdebatkan hal ini, agar memahami sejarah sekaligus tujuan mulia Presiden Jokowi di balik penetapan Nusantara sebagai nama Ibu Kota Negara ini.
Yang juga tak kalah penting, DPR RI juga sudah menetapkan UU IKN. Itu artinya, baik terkait pemindahan Ibu Kota Negara maupun nama Nusantara, sudah memiliki legitimasi yang kuat.
"Jadi tidak perlu diperdebatkan lagi. Kalau masih ada kelompok yang secara melawan hukum membuat sesuatu penghinaan terkait pemindahan Ibu Kota Negara, maka wajib diproses hukum tanpa ada alasan pembenaran atau kata maaf," tegas Togar Situmorang.***
