LABUAN BAJO TERKINI- Forum Komunikasi Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia (FORKOMA PMKRI) Kabupaten Manggarai Timur menggelar Diskusi Publik bertajuk "Quo Vadis Desa Wisata di Manggarai Timur", Jumat 8 April 2022.
Diskusi Publik yang digelar di Kafe For Rest Borong itu menghadirkan 3 pembicaraa diantaranya; Bupati Manggarai Timur Agas Andreas, Ketua Komisi B DPRD Manggarai Timur, Lucius Modo serta pengamat kebijakan Publik yang juga Ketua Bidang Advokasi dan penelitian Forkoma PMKRI Matim, Yergo Gorman.
Diskusi tersebut dilakukan setelah Peneliti Forkoma PMKRI Matim, Yergo Gorman melakukan studi kualitatif terhadap 5 desa wisata yang ditetapkan oleh Pemkab Manggarai Timur pada 2020 lalu.
Baca Juga: Kutuk Pelaku Rudapaksa di Rana Mese, FORKOMA PMKRI Matim Desak Polisi Bertindak Tegas
Menurut Yergo, hasil studi kualitatif yang ia lakukan menunjukkan, desa wisata di Manggarai Timur sejauh ini masih diliputi dengan banyak persoalan dan membutuhkan banyak pendampingan serius.
Selain pendampingan serius, pembenahan infrastruktur menuju desa wisata juga sangat diperlukan saat ini. Menurut alumni pasca sarjana Universitas Merdeka Malang itu, akses infrastruktur yang buruk masih menjadi kendala bagi wisatawan mengakses desa wisata yang telah ada.
"Pasca pembaptisan Desa Wisata, perlu diikuti kebijakan-kebijakan yang berkelanjutan ke depan, supaya desa-desa wisata itu tidak stagnan," Papar Yergo dalam diskusi tersebut.
Tak hanya itu, Alumni PMKRI Cabang Malang itu menjelaskan, literasi pada desa wisata saat ini perlu terus didorong sehingga pemahaman warga setempat terkait pengembangan desa wisata.
"Pemberdayaan itu praktisnya lewat program-program literasi wisata di Desa Wisata. Literasi ini menjadi mutlak sebab status Desa Wisata kita yang masih rintisan perlu banyak perhatian.,"bebernya.
Baca Juga: FORKOMA PMKRI Manggarai Timur Akan Kembali Salurkan 12 Ribu Buku Bacaan Untuk Anak
Dalam diskusi tersebut, Yergo juga memaparkan beberapa kendala pengembangsn Desa wisata hingga saat ini menemui kurang lebih 4 hambatan, diantaranya:
1. Minimnya kesadaran partisipatif masyarakat
Dalam perjalanan desa wisata sejauh ini, terdapat sebagian kelompok masyarakat yang masih enggan untuk mengambil peran dan terlibat dalam mendukung geliat wisata desa. Minimnya kesadaran sebagian masyarakat untuk mengambil peran dalam kerja-kerja mendukung geliat wisata desa menjadi salah satu hambatan.
2. Lemahnya Dukungan Program Pemerintah Desa Setempat
Program kegiatan pemerintah desa setempat untuk menggerakkan partisipasi warga dalam aktivitas wisata desa dan pembinaan Pokdarwis sejauh ini masih sangat minim. Problem ini secara tidak langsung turut mempengaruhi upaya efektivitas pelaksanaan desa wisata.
3. Politik Pilkades
Efek politik pilkades merambah pada geliat wisata desa. Partisipasi warga yang cenderung minim juga disebabkan oleh perbedaan pandangan politik saat pilkades. Kekalahan dalam poliitk pilkades membuat sebagian masyarakat desa memilih untuk apatis terhadap pengembangan wisata desa.
4. Refocusing anggaran ke penanganan Covid 19
Hambatan ini bersifat eksternal dan diakui langsung kepala desa Compang Ndejing dimana anggaran pembangunan yang sudah ditetapkan dalam APBDes termasuk anggaran yang akan dialokasikan untuk mendukung pembangunan fisik di kawasan wisata pantai Ligota harus diubah ke penanganan Covid 19.
Dari 4 hambatan tersebut, Yergo merekomendasikan beberapa hal kepada pemerintah Kabupaten Manggarai Timur dan pemerintahan Desa wisata di daerah itu.
Baca Juga: Forkoma PMKRI Matim Sebut Rencana Pembelian Tiga Mobil Baru Pimpinan DPRD Tidak Populis
A. Rekomendasi ke Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Timur
1. Kepemimpinan dan pengendalian kebijakan penetapan desa wisata melalui pemberdayaan/pembinaan para kepala desa, kelompok sadar wisata (Pokdarwis) melalui program Dispar goes to villages secara berkala.
2. Konsolidasi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang relevan dengan pemberdayaan desa wisata, seperti DPMD, Dinas PU, Pertanian, Perdagangan, dan sebagainya untuk penanganan kolektif terhadap isu-isu pembangunan di desa wisata yang berpengaruh pada pelaksanaan desa wisata seperti infrastruktur jalan raya, kepemimpinan kepala desa, produk atau tanaman lokal setempat, dan sebagainya.
B. Rekomendasi ke Pemerintah Desa
1. Penguatan kapasitas internal kelembagaan pemerintah desa yang berkaitan dengan agenda pengembangan desa wisata, melalui pemberdayaan, pembinaan, pelatihan, dan sebagainya
2. Merumuskan dan menyusun agenda kebijakan atau program kerja yang relevan dengan tipe desa wisata rintisan, seperti gerakan literasi wisata desa kepada internal kelembagaan pemerintah desa, pembinaan dan pemberdayaan kelompok sadar wisata (Pokdarwis), dan literasi wisata desa kepada masyarakat desa secara berkala
3. Membangun kemitraan dengan kelompok-kelompok, komunitas eksternal, LSM, peneliti yang concern dengan isu-isu pembangunan desa wisata
4.Memiliki kemauan politik (political will) terhadap sektor pariwisata desa sebagai salah satu program strategis dalam pembangunan desa yang berdampak bagi kesejahteraan masyarakat
5.Merangkul seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung pengembangan desa menjadi desa wisata yang berkeadilan dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat
C. Rekomendasi ke Kelompok Sadar Wisata di desa-desa wisata
1. Penguatan kapasitas internal kelembagaan Pokdarwis melalui materi atau program literasi wisata desa
2.Komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa setempat mengenai kerja-kerja pengembangan wisata desa
3. Membantu identifikasi dan pengelolaan potensi-potensi wisata di desa
4.Kemitraan dengan kelompok-kelompok eksternal, LSM, peneliti, komunitas dalam membantu pengembangan wisata desa.
Baca Juga: Kutuk Pelaku Rudapaksa di Rana Mese, FORKOMA PMKRI Matim Desak Polisi Bertindak Tegas
Program Strategis Pemkab Matim Membangun Desa Wisata
Sementara itu Bupati Manggarai Timur, Agas Andreas dalam pemaparannya menyampaikan, saat ini Pemkab Manggarai Timur untuk sektor pariwisata mendorong visi “Terwujudnya Pembangunan Kepariwisataan Manggarai Timur Sebagai Destinasi Pariwisata Unggulan Yang Berdaya Saing”.
Dari Visi tersebut, Pemkab mengusung sebanyak 5 misi pembangunan pariwisata yakni; Melestarikan dan Melindungi Alam dan Budaya Masyarakat Manggarai Timur; Mengoptimalkan Potensi Sumber Daya Alam yang Khas dan Berwawasan Lingkungan; Meningkatkan Daya Saing Pariwisata Manggarai Timur di Tingkat Nasional dan Internasional;
Selanjutnya, Meningkatkan Peran Masyarakat Sebagai Subjek Dalam Pembangunan Kepariwisataan Manggarai Timur, serta Mewujudkan pelaku usaha pariwisata yang mandiri, bertanggungjawab dan berdaya saing.
Saat ini, Bupati Agas menjelaskan, kunci pembangunan pariwisata di Manggarai Timur hari ini adalah ketersediaan infrastruktur jalan yang baik. Dia menyebutkan pemkab Matim terus mengejar pembangunan infrastruktur jalan diberbagai wilayah.
Dia mengaku, kondisi APBD Matim saat ini masih menjadi kendala pembangunan infrastruktur tidak bisa diselesaikan dengan tuntas.
sementara itu, Ketua FORKOMA PMKRI Matim, Yustinus Rani kepada wartawan usai diskusi publik menjelaskan, dari diskusi publik ini Forkoma berharap akan mendatangkan dampak positif bagi pembangunan pariwisata di Manggarai Timur kedepan khususnya untuk desa wisata.
"Semoga diskusi ini memberi kontribusi dalam pembangunan pariwisata di Manggarai Timur ini kedepan, semoga kepedulian semua pihak terkait pembangunan desa wisata kedepan semakin baik, "kata Yustinus.
Dia menjelaskan, FORKOMA PMKRI Matim kedepan akan terus menggagas diskusi seputar pembangunan Manggarai Timur ke depan dengan mengusung berbagai tema.
Diskusi publik FORKOMA PMKRI Matim ini dihadiri oleh berberapa pimpinan OPD, perwakilan Komunitas, dan perwakilan dari berbagai sekolah di Borong.***