Network
LABUAN BAJO TERKINI - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-undang Tentang Provinsi Bali (RUU Provinsi Bali) menjadi usul inisiatif DPR RI.
Keputusan itu diambil dalam Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Atas Hasil Harmonisasi RUU Provinsi Bali yang digelar Baleg DPR RI, di Senayan, Jakarta, Senin 28 Maret 2022.
"Baleg menyetujui RUU Provinsi Bali jadi usul inisiatif DPR," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, I Nyoman Parta, kepada Labuan Bajo Terkini, usai rapat pleno tersebut.
"Selanjutnya akan ada rapat paripurna untuk memutuskan RUU Provinsi Bali ini menjadi inisiatif DPR RI, yang kemudian akan dibahas oleh komisi terkait," imbuh wakil rakyat asal Pulau Dewata itu.
Baca Juga: 122 Tambahan Kasus Positif Covid-19 di NTT, 3 Meninggal Dunia
Ia menjelaskan, Baleg DPR RI telah membahas RUU Provinsi Bali secara maraton, mulai tanggal 27 Januari sampai dengan tanggal 28 Maret 2022, dalam dua kali masa persidangan.
Terkait hal ini, Nyoman Parta bersama koleganya anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Ketut Kariyasa Adnyana, yang duduk menjadi Panja RUU Provinsi Bali, menyampaikan apresiasi positif kepada Gubenur Bali Wayan Koster atas upaya dan komunikasi yang efektif yang telah dilakukan selama pembahasan RUU Provinsi Bali di Badan Legislasi.
"Mohon dukungan dan doa masyarakat Bali agar RUU Provinsi Bali ini bias cepat diputuskan dan substansinya memenuhi harapan masyarakat Bali," tutur Nyoman Parta.
Baca Juga: Max Verstappen Juara Grand Prix Arab Saudi
Sebelumnya dalam Rapat Pleno Pengambilan Keputusan Atas Hasil Harmonisasi RUU Provinsi Bali, Nyoman Parta membacakan pendapat mini Fraksi PDI Perjuangan DPR RI atas RUU Provinsi Bali.
Fraksi PDI Perjuangan DPR RI memberikan tiga catatan penting dalam pendapatnya.
Pertama, Fraksi PDI Perjuangan berpandangan bahwa materi muatan dalam RUU Provinsi Bali seyogyanya tetap dalam koridor implementasi pada Pasal 18 ayat 1 UUD 1945, dengan mengacu pada materi muatan UU Provinsi lainnya yang telah dibahas dalam rapat-rapat sebelumnya.
Kedua, Fraksi PDI Perjuangan berpandangan, RUU Provinsi Bali secara yuridis formal merupakan koreksi sekaligus penyempurnaan dari sejumlah dasar hukum pembentukannya, untuk diselaraskan dengan jiwa dan semangat UUD 1945.
Baca Juga: Jonathan Christie dan Pasangan Fajar-Rian Juara di Swiss Open
"Demikian halnya terhadap kedudukan hukum Provinsi Bali, melalui RUU Provinsi Bali dipandang dapat memberikan dasar hukum yang kuat bagi Provinsi Bali sekaligus menjadi kebanggaan masyarakat daerah setempat dalam mengembangkan provinsinya," kata Nyoman Parta.
Ketiga, Fraksi PDI Perjuangan berpandangan, Provinsi Bali yang tidak memiliki sumber daya alam (SDA) sehingga tidak mendapatkan dana bagi hasil dari pemerintah pusat sesuai UU Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hanya mengandalkan pariwisata sebagai pendapatan daerah.
Sehingga perlu diberikan wewenang untuk memungut retribusi dan kontribusi pariwisata untuk mengembangkan pariwisata dan pelestarian lingkungan alam Provinsi Bali serta memberikan jawaban terhadap penyelesaian masalah ketimpangan ekstrem pembangunan yang terjadi antara Bali Selatan dan Bali Utara.
Baca Juga: Menkumham Serahkan Paspor untuk WNI Keturunan di Filipina
Selain itu, lanjut Nyoman Parta, pariwisata Bali yang berlatar belakang budaya harus dibantu oleh pemerintah pusat dengan memberikan pendanaan pemajuan kebudayaan sesuai dengan Pasal 48 ayat 2 UU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan.
"Berkaitan dengan hasil pembahasan RUU Provinsi Bali, maka Fraksi PDI Perjuangan DPR RI menyatakan sikap menyetujui RUU Provinsi Bali untuk dapat disahkan menjadi usul inisiatif DPR RI," pungkas Nyoman Parta.***
