Network
LABUAN BAJO TERKINI - Banyak pihak terus menyoroti data kemiskinan yang dinilai kurang valid. Apalagi antara kementerian, data kemiskinan justru berbeda.
Kondisi ini ternyata menjadi perhatian khusus Kementerian Sosial (Kemensos). Kementerian yang dipimpin Tri Rismaharini ini berkomitmen untuk terus memperbaiki data kemiskinan secara rutin setiap bulan.
"Dalam memperbaiki kualitas data, kita terus perbaiki karena setiap bulan kita melakukan evaluasi dan setiap bulan ada perbaruan data dari bulan sebelumnya," papar Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, dalam keterangan pers di Gedung Kemensos, Jakarta, Kamis 18 November 2021.
Baca Juga: Hasil Uji Klinis: Vaksin Sinovac Aman untuk Anak dan Remaja
Sebagaimana dilaporkan Antara, mantan wali kota Surabaya ini menyebut, untuk kepentingan pemutakhiran data kemiskinan ini, Kemensos menggunakan enam metode.
Selain guna memperbaiki kualitas data, keenam metode ini diharapkan bisa meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan sosial (bansos).
Keenam metode tersebut, masing-masing dari usulan daerah, melalui fitur 'Usul dan Sanggah' pada aplikasi CekBansos.go.id, dari data bencana, hasil pengecekan lapangan berdasarkan berita media, hasil verifikasi Pejuang Muda, dan hasil dari Geo-Tagging data spasial dari citra satelit.
Baca Juga: Bank Indonesia: Kunjungan Wisatawan Meningkat, Pariwisata NTT Mulai Pulih
"Data dari usulan daerah memuat dinamika data kependudukan terkait dengan warga yang meninggal, pindah alamat, atau pindah segmen," urai Tri Rismaharini.
Apabila tidak terdaftar oleh pemerintah daerah, maka masyarakat memiliki kesempatan mendaftarkan diri melalui fitur 'Usul dan Sanggah'.
Selanjutnya dari bencana, membuka peluang menambah jumlah orang miskin, sehingga perlu diusulkan pada data kemiskinan.
Baca Juga: Kopearad Bagi Makanan Gratis untuk Pengemudi Ojek Online di Labuan Bajo
Khusus dari berita media, Kemensos melakukan pengumpulan data media dan memverifikasinya di lapangan. Bila terbukti memenuhi persyaratan, maka bisa dimasukkan dalam data penerima bantuan.
Terkait teknologi Geo-Tagging data spasial dari citra satelit, jelas Tri Rismaharini, dapat difoto tampak depan dari rumah penerima bantuan. Jika diketahui luas rumah hingga 100 meter persegi, maka mereka masuk kelompok keluarga mampu.
"Di daerah di mana citra satelit kurang memadai, kami dibantu oleh Pejuang Muda yang juga melakukan tagging dengan mendatangi dan memotret rumah," paparnya.
Baca Juga: Sukes Usaha Tanaman Hias, Pria di Labuan Bajo Ini Raup Jutaan Rupiah
Dari Geo-Tagging tersebut, diakuinya didapatkan hasil bahwa sebanyak 31.624 ASN yang masih menerima bantuan sosial. Padahal, ASN tidak boleh mendapatkan bantuan apapun dari program pengentasan masyarakat miskin.
Data verifikasi ASN tersebut, demikian Tri Rismaharini, merupakan hasil konsinyasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
"Dari data tersebut, ASN yang aktif sebanyak 28.965 orang. Mereka tersebar di 511 kota/ kabupaten di 34 provinsi," jelasnya.
Baca Juga: Pelatihan TIK untuk Guru dan Kepsek di Matim Terobosan Percepat Digitalisasi Sekolah
Tri Rismaharini memastikan bahwa pihaknya bersikap kooperatif dan terbuka dalam proses pemutakhiran data serta terus berkoordinasi dengan berbagai pihak.
"Kemensos terus berkoordinasi dengan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kita juga melibatkan penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Bareskrim Polri," pungkas Tri Rismaharini.***
