LABUAN BAJO TERKINI- Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Ruteng dan GMNI Manggarai mendesak Kapolri Jenderal Lystio Sigit Prabowo untuk mencopot Kapolda NTT dan Kapolres Manggarai Barat dari jabatan mereka.
Hal ini merupakan pertanyaan sikap bersama PMKRI Ruteng dan GMNI Manggarai terkait peristiwa penangkapan 42 aktivis pelaku pariwisata Labuan Bajo.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, 42 aktivis pelaku pariwisata di Labuan Bajo ditangkap oleh aparat Kepolisian Polda NTT bersama Polres Manggarai Barat pada Senin 1 Agustus 2022.
Baca Juga: Aktivis PMKRI Mengaku Aksi Tolak Geothermal Disabotase, Kunci Mobil Pengeras Suara Dicuri
Dari 42 aktivis yang ditangkap, 6 orang diantaranya mengalami luka pada tubuh dan wajah Mereka akibat tindakan representatif aparat.
Pengakuan dari beberapa pelaku pariwisata Labuan Bajo yang lolos dari penangkapan, 42 rekan aktivis mereka ditangkap aparat kepolisian saat sedang melakukan kegiatan bakti sosial pungut sampah di sekitar kota Labuan Bajo dalam rangkaian mogok kerja sebagai bentuk protes kebijakan kenaikan tarif masuk ke TN Komodo yang berlaku sejak 1 Agustus.
Selain 42 aktivis pelaku pariwisata Labuan Bajo, seorang Jurnalis media lokal di NTT juga ikut ditangkap sekaligus menjadi korban tindakan representatif aparat Polda NTT dan Polres Manggarai Barat.
Terhadap peristiwa itu, PMKRI Cabang Ruteng dan GMNI Cabang Manggarai menyatakan sikap bersama yaitu mengutuk tindakan representatif yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polda NTT dan Polres Mabar terhadap aktivis pariwisata Labuan Bajo.
"PMKRI Cabang Ruteng bersama GMNI Cabang Manggarai menolak keras tindakan represif yang dilakukan oleh aparat keamanan terhadap aktivis di Labuan Bajo, pada 01 Agustus 2022.
Baca Juga: Aktivis PMKRI Mengaku Aksi Tolak Geothermal Disabotase, Kunci Mobil Pengeras Suara Dicuri
PMKRI Ruteng bersama GMNI Manggarai menilai tindakan represif serta penangkapan 46 aktivis itu merupakan upaya untuk membungkam kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat yang telah diatur dan dilindungi undang-undang.
"Karena itu PMKRI dan GMNI mendesak pihak Kepolisian Resort Mabar untuk segera membebaskan para aktivis yang sementara ditahan. Sebab, penangkapan itu sangat otoriter karena tidak memiliki alasan pelanggaran hukum yang jelas.
"Kami pun mendesak Kapolri untuk segera mencopot Kapolda NTT dan Kapolres Manggarai Barat, karena tidak mengedepankan pendekatan Humanis dalam merespon sikap protes masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam siaran pers bersama kedua organ gerakan mahasiswa tersebut, mendesak Kapolri segera memerintahkan Kapolda NTT untuk menarik aparat Polda NTT yang dikerahkan ke Labuan Bajo.
"Pengerahan aparat bersenjata laras panjang dalam jumlah banyak adalah sikap yang terlalu berlebihan dalam menanggapi aksi protes masyarakat. Apalagi, Labuan Bajo bukanlah wilayah rawan konflik,"
Baca Juga: Ketua DPRD Mabar Sentil Soal Ahli Geothermal, Ketua PMKRI Ruteng: Pa Ketua Ahli Apa?
Selain itu, pemerintah juga diminta agar lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat. Aksi penolakan yang dilakukan oleh aktivis dan pegiat wisata Labuan bajo terhadap kenaikan tiket Taman Nasional Komodo sangatlah beralasan.
"Kami pun menilai kebijakan kenaikan harga Tiket Masuk TNK sebesar 3.75 jt tidak manusiawi dan brutal dalam kondisi endemik. Apalagi rencana pengelolaannya diserahkan kepada PT Flobamora, yang berpotensi monopoli pariwisata di Labuan Bajo,"
PMKRI dan GMNI juga menilai kehadiran PT Flobamor dalam urusan pariwisata di Labuan Bajo diduga sebagai corong elit tertentu dalam upaya melakukan privatisasi TN Komodo dan Pulau Padar.
"Sebab keberadaan PT Flobamor sendiri, tidak memiliki urgensitas dalam upaya konservasi, yang sebetulnya masih bisa dilakukan oleh BTNK. Oleh karenanya, kita mendesak pemerintah Pemprov NTT untuk membatalkan kebijakan kenaikan tarif Tiket Masuk TNK,".***