Network
Masih dalam pembicaraan di telepon dengan PM Kamboja, Presiden Jokowi juga menyampaikan beberapa hal lainnya.
Di antaranya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia menyayangkan sikap militer Myanmar yang tidak menunjukkan komitmen untuk melaksanakan Lima Poin Konsensus ASEAN, pada kesempatan kunjungan Perdana Menteri Hun Sen.
Presiden Jokowi pun menegaskan bahwa implementasi Lima Poin Konsensus ASEAN tidak dapat dikaitkan dengan Lima Poin Peta Jalan yang diusung otoritas militer (State Administration Council) Myanmar.
Baca Juga: Diduga Terobos Lampu Merah, Arnold Schwarzenegger Terlibat Tabrakan Parah
Selanjutnya, Presiden Jokowi menekankan bahwa pihak militer Myanmar harus memberikan akses terhadap Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk dapat melakukan komunikasi segera dengan semua pihak di Myanmar.
Komunikasi itu sangat penting untuk membuka jalan bagi sebuah dialog nasional yang inklusif. Menurut Kepala Negara, selama tidak ada kemajuan signifikan dari pelaksanaan Lima Poin Konsensus ASEAN, keputusan bahwa Myanmar hanya dapat diwakili oleh perwakilan nonpolitik dalam pertemuan - pertemuan ASEAN penting untuk dipertahankan.
Adapun PM Kamboja, mengusulkan tentang pembentukan Troika yang terdiri dari menteri luar negeri atau utusan khusus Kamboja, Menlu Brunei, dan Menlu Indonesia serta didukung Sekretaris Jenderal ASEAN untuk memonitor implementasi Lima Poin Konsensus ASEAN.
Baca Juga: Nur Afifah Balqis Jadi Tersangka Maling Uang Rakyat Termuda yang Ditangkap KPK
Menanggapi usul itu, Presiden Jokowi menyatakan mencatatnya dan menyampaikan agar usulan tersebut dibahas lebih lanjut oleh para Menteri Luar Negeri anggota-anggota ASEAN.
Presiden Jokowi juga sepakat atas usulan pembentukan pertemuan konsultatif yang dihadiri utusan khusus dan Sekretaris Jenderal ASEAN, perwakilan Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan ASEAN (AHA Center), otoritas Myanmar dan badan-badan PBB untuk mendukung penyaluran bantuan kemanusiaan tanpa diskriminasi.***
