Network
Baca Juga: Aktivis PMKRI Mengaku Aksi Tolak Geothermal Disabotase, Kunci Mobil Pengeras Suara Dicuri
PMKRI Ruteng bersama GMNI Manggarai menilai tindakan represif serta penangkapan 46 aktivis itu merupakan upaya untuk membungkam kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat yang telah diatur dan dilindungi undang-undang.
"Karena itu PMKRI dan GMNI mendesak pihak Kepolisian Resort Mabar untuk segera membebaskan para aktivis yang sementara ditahan. Sebab, penangkapan itu sangat otoriter karena tidak memiliki alasan pelanggaran hukum yang jelas.
"Kami pun mendesak Kapolri untuk segera mencopot Kapolda NTT dan Kapolres Manggarai Barat, karena tidak mengedepankan pendekatan Humanis dalam merespon sikap protes masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam siaran pers bersama kedua organ gerakan mahasiswa tersebut, mendesak Kapolri segera memerintahkan Kapolda NTT untuk menarik aparat Polda NTT yang dikerahkan ke Labuan Bajo.
"Pengerahan aparat bersenjata laras panjang dalam jumlah banyak adalah sikap yang terlalu berlebihan dalam menanggapi aksi protes masyarakat. Apalagi, Labuan Bajo bukanlah wilayah rawan konflik,"
Baca Juga: Ketua DPRD Mabar Sentil Soal Ahli Geothermal, Ketua PMKRI Ruteng: Pa Ketua Ahli Apa?
Selain itu, pemerintah juga diminta agar lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat. Aksi penolakan yang dilakukan oleh aktivis dan pegiat wisata Labuan bajo terhadap kenaikan tiket Taman Nasional Komodo sangatlah beralasan.
"Kami pun menilai kebijakan kenaikan harga Tiket Masuk TNK sebesar 3.75 jt tidak manusiawi dan brutal dalam kondisi endemik. Apalagi rencana pengelolaannya diserahkan kepada PT Flobamora, yang berpotensi monopoli pariwisata di Labuan Bajo,"
PMKRI dan GMNI juga menilai kehadiran PT Flobamor dalam urusan pariwisata di Labuan Bajo diduga sebagai corong elit tertentu dalam upaya melakukan privatisasi TN Komodo dan Pulau Padar.
