Network
LABUANBAJO TERKINI - Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat meminta semua pihak terlibat aktif dalam upaya penanggulangan bencana.
Pasalnya, bencana Seroja yang terjadi beberapa waktu lalu, telah memberikan banyak pelajaran berharga.
Karena itu kata dia, mesti berbenah dan menguatkan kordinasi dan kolaborasi dalam upaya penanggulangan bencana di NTT.
Baca Juga: Tahun 2022, 1155 Warga NTT Terjangkit DBD, 8 Meninggal Dunia
Ia mengingatkan agar dalam penanganan bencana alam, setiap pihak harus menghindari kolaborasi cangkang atau kolaborasi semu.
"Yang saya maksudkan kolaborasi cangkang adalah kolaborasi semu, pihak-pihak yang terlibat dibatasi oleh ego sektor yang menjadi cangkang pembatas kolaborasi," kata Viktor dalam sambutan apel kesiapan penanggulangan bencana alam di NTT, yang dibacakan langsung oleh Danlantamal VII Kupang Kolonel Laut (P) Heribertus Yudho Warsono, Jumat (18/2) di Kupang.
Menurutnya, orang yang terjebak dalam kolaborasi cangkang, terlihat sama-sama bekerja tetapi tidak bekerja sama.
Pihak-pihak yang berkolaborasi tidak saling mengetahui apa yang diketahui dan dikerjakan oleh pihak lain.
Baca Juga: Dana Bantuan Seroja Telah Disalurkan ke 16 Pemkab di NTT, Rp 50 Juta Per Unit Rumah Yang Rusak Berat
"Alhasil kita tidak dapat melihat sinergi yang memicu 'out put dan out come' yang signifikan di dalam penanggulangan bencana baik pada fase pra bencana, fase tanggap darurat, dan fase pasca bencana," ungkapnya.
Diakui, bahwa NTT termasuk wilayah yang rawan bencana. Sebab, hampir semua bencana yang terjadi di Indonesia juga terjadi di NTT.
Karena itu, ia berharap pemerintah kabupaten/kota dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terus memonitor informasi cuaca yang bersumber dari BMKG dan memastikan peringatan dini tersampaikan kepada warga masyarakat.
Ia juga mengimbau agar mengaktifkan posko siaga cuaca ekstrem dan melaporkan setiap perkembangan situasi di lapangan.
Selain itu, menetapkan titik evakuasi dan memastikan jalur evakuasi aman dan diketahui oleh warga masyarakat.
"Pemerintah kabupaten kota harus memastikan ketersediaan dukungan logistik berupa beras dan lainnya untuk kondisi darurat," ujarnya.***
