LABUAN BAJO TERKINI - Lembaga Survei Indonesia (LSI) melakukan survei terkait sikap publik terhadap wacana menunda Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.
Survei dilakukan pada periode 25 Februari 2022–1 Maret 2022 dengan total 1.197 responden yang berhasil diwawancara oleh LSI dalam periode survei.
Responden ini merupakan bagian dari 296.982 orang yang telah menjadi sumber jajak pendapat LSI selama 3 tahun terakhir.
Berdasarkan hasil survei, yang dirilis di Jakarta, Kamis 3 Maret 2022, mayoritas responden yang mengikuti survei menolak wacana menunda Pemilu 2024.
Baca Juga: 777 Bencana Alam di Indonesia dalam Dua Bulan, 47 Orang Meninggal Dunia
Sebagian besar responden juga menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden karena alasan ekonomi atau pandemi Covid-19.
Responden tetap setuju Pemilu tetap harus digelar pada 2024 sebagaimana diatur oleh Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945).
Menurut Direktur LSI, Djayadi Hanan, 68-71 persen dari total 1.197 responden, menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Presiden RI Joko Widodo harus mengakhiri kepemimpinannya pada 2024, sesuai aturan konstitusi.
Baca Juga: Cuti dari Penjara, Angelina Sondakh: Saya Minta Maaf, Perbuatan Saya Tidak Patut Ditiru
Selanjutnya, demikian Djayadi Hanan, 64 persen dari 1.197 responden setuju Pemilu tetap digelar pada 2024 meskipun nanti masih dalam situasi pandemi Covid-19.
Ia menambahkan, responden yang pro demokrasi dan pro pembangunan ekonomi, memiliki kesamaan pandangan soal wacana menunda Pemilu 2024.
Mayoritas responden dari dua kelompok itu menolak wacana menunda Pemilu 2024.
“Berdasarkan temuan survei ini, maka penundaan Pemilu ditolak oleh mayoritas warga, khususnya yang tahu dengan wacana tersebut," paparnya.
Baca Juga: Positif Covid-19, Duel Daud Yordan Vs Panya Uthok Batal
Meskipun saat ini banyak warga yang belum tahu, namun mereka juga besar penolakannya jika diberi pilihan tersebut.
"Artinya, semakin gencar wacana penundaan disuarakan oleh elite politik, maka semakin banyak warga yang tahu, dan akan semakin kuat pula penolakan warga terhadap perpanjangan masa jabatan presiden atau penundaan Pemilu ini,” jelas Djayadi Hanan, terkait kesimpulan survei.
Oleh karena itu, ia menyarankan para elite politik mengakhiri wacana dan polemik menunda Pemilu 2024.
Adapun tingkat toleransi kesalahan (margin error) hasil survei ini sebesar 2,89 persen. Para responden yang diwawancara pada 25 Februari—1 Maret itu mewakili 71 persen populasi warga yang memiliki hak pilih.***