LABUAN BAJO TERKINI – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa penanggulangan bencana harus dilakukan secara terpadu dan sistematis.
Hal tersebut penting, mengingat bencana terus saja terjadi sekaligus memberikan dampak terhadap jatuhnya korban jiwa maupun kerugian material.
Presiden Jokowi menyampaikan hal tersebut pada pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana 2022, di Istana Bogor, Rabu 23 Februari 2022.
Menurut Kepala Negara, Indonesia telah memiliki Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020 – 2044. Rencana tersebut harus dilaksanakan dengan penuh komitmen dan tanggung jawab.
Baca Juga: MA Tolak Kasasi Notaris yang Terlibat Korupsi Pengelolaan Tanah Milik Pemkab Manggarai Barat
“Tahapan harus dilakukan secara disiplin dan konsisten,” tegas Presiden Jokowi.
"Bangsa Indonesia harus tangguh terhadap bencana," imbuhnya, di hadapan peserta Rakornas Penanggulangan Bencana 2022 yang hadir secara fisik di ICE BSD, maupun yang mengikuti secara daring dari seluruh daerah di Indonesia.
Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga secara khusus menyampaikan lima arahan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai pilar penanggulangan bencana.
Baca Juga: Sebanyak 5.227 Kasus Omicron di Indonesia, Mayoritas Transmisi Lokal
Pertama, BNPB diharapkan untuk terus berbenah diri dengan budaya kerja dengan nilai-nilai berkualitas.
“Budaya kerja BNPB harus siaga, antisipatif, responsif dan adaptif,” tandas Kepala Negara.
Ini dilatarbelakangi bencana yang dapat terjadi setiap saat dan tidak terduga kekuatannya. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi risiko bencana.
Kedua, upaya penanggulangan bencana harus berorientasi pada pencegahan.
Baca Juga: Kapolri Apresiasi Ulama di Banten Ikuti Vaksinasi
Bencana seperti gempa dan erupsi gunung api memang tidak dapat dicegah. Namun, ada kejadian bencana yang dapat dicegah, seperti banjir dan tanah longsor.
Presiden Jokowi mencontohkan upaya penghijauan dan penanaman vegetasi untuk pencegahan banjir dan tanah longsor.
“Di beberapa daerah ini dilakukan, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, agar penanaman vetiver lebih digalakkan,” ucapnya.
Upaya tersebut harus dilakukan secara sinergi antara BNPB dan kementerian-lembaga, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat.
Baca Juga: Peserta BPJS Ketenagakerjaan Bisa Klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Ketiga, infrastruktur yang dibangun untuk mengurangi risiko bencana harus terus ditingkatkan dan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.
Presiden Jokowi mencontohkan upaya penanaman vegetasi untuk mengurangi dampak bahaya tsunami dan cuaca ekstrem.
Presiden Jokowi juga menggambarkan fenomena perubahan iklim dunia yang akan semakin mengerikan.
"Semua negara sudah ngeri dan sudah mengalami bencana yang sebelumnya tidak ada dan ada karena perubahan iklim,” tutur Kepala Negara.
Baca Juga: Dokter: Kanker Payudara Juga Bisa Dialami Pria
Mengantisipasi dan mengurangi dampak tsunami, Presiden Jokowi mencontohkan penanaman mangrove dan tanaman asosiasi, seperti nipah, cemara pantai, ketapang, nyamplung dan kelapa.
Kepala Negara meminta untuk penanaman di daerah pesisir pantai yang memiliki potensi bahaya tsunami atau pun cuaca ekstrem.
Kemudian, jalur evakuasi harus disiapkan dan instrumen peringatan dini untuk menyelamatkan nyawa manusia harus terus disiagakan. Instrumen tersebut harus diperbaharui dan dicek secara rutin.
Upaya ini tidak hanya dilakukan oleh BNPB tetapi juga kementerian - lembaga. Namun Presiden Jokowi meminta BNPB untuk selalu mengingatkan keselamatan rakyat.
Baca Juga: Formappi Kritik Kunker Komisi VIII DPR RI ke Labuan Bajo di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19
Keempat, BNPB harus aktif untuk mengajak semua pihak dari pusat dan daerah agar semua program pembangunan harus berorientasi pada tangguh bencana.
Hal ini harus dilakukan dengan perencanaan dengan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana. Sebab pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mengurangi bencana.
“Pengarusutamaan yang tangguh bencana harus ditingkatkan,” ujar Presiden Jokowi.
Lima, Kepala Negara menekankan pada pembangunan sistem edukasi kebencanan berkelanjutan di daerah rawan bencana.
Baca Juga: Yayasan Handaru Kasih Bali Cegah Penyalahgunaan NAPZA, Sasar Generasi Muda
Ia juga mengatakan, budaya sadar kebencanaan harus dimulai sejak dini mulai dari individu, keluarga, komunitas, sekolah sampai lingkungan masyarakat.
“Gali berbagai kearifan lokal yang ada di masyarakat. Latih masyarakat untuk tanggap menghadapi bencana. Lakukan latihan, simulasi setiap saat, jangan tunggu sampai bencana terjadi,” tegasnya.
Di akhir arahan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa agenda Indonesia tangguh bencana harus dilakukan semua pihak.
Ia pun mengajak para pemangku kepentinga untuk merangkul kekuatan dan potensi di masyarakat guna mewujudkan masyarakat tangguh bencana.***