Network
LABUAN BAJO TERKINI- Masyarakat Diaspora Manggarai Se-Jabodetabek dan Serikat Pemuda NTT Jakarta menggelar pWebinar sehari yang dilaksanakan pada, Jumat 17/03/2022.
Webinar yang dilaksanakan dalam ruang meeting zoom tersebut dihadiri berbagai elemen baik masyarakat maupun aktivis mahasiswa dari setiap daerah, dengan mengangkat tema ''Membongkar Geothermal di Manggarai, Flores-NTT".
Webinar yang dijalankan merupakan agenda lanjutan dari aksi-aksi sebelumnya baik yang dilakukan oleh masyarakat yang berdampak di Pocoleok, masyarakat Diaspora Pocoleok Se-Jabodetabek dan juga para aktivis mahasiswa yang getol menolak kebijakan Bupati Manggarai.
Baca Juga: Temu Akrab Basarnas Maumere dan Media di Labuan Bajo
Dalam Webinar tersebut dengan narasumber yang berkompeten dalam bidangnya diantaranya, Servas Pandur selaku Direktur Risk Consulting Group, Dr. Don K. Marut selaku Akademisi Binus University, Ernesto L. Teredi selaku Peneliti Lembaga Teranusa Indonesia.
Ketua Serikat Pemuda NTT, Saverius Jena dalam sambutan mengawali Webinar sehari tersebut mengatakan bahwa, Webinar yang digelar oleh Serikat Pemuda NTT dan Juga Masyarakat Diaspora Pocoleok merupakan bentuk respons penolakan atas kebjikan pemerintah yang menetapkan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi.
''Kami tentu bersikap menolak kebijkan Bupati Manggarai atas SK yang dikeluarkan pada tanggal 1 Desember 2022 yang lalu yang justru sangat merugikan ruang hidup masyarakat Pocoleok yang tergabung dalam 12 gendang, dan juga menolak SK Menteri ESDM Nomor 2268 K/30/MEM/2017 yang menetapkan Pulau Flores sebagai Pulau Panas Bumi," Ujarnya.
Ketua Serikat Pemuda NTT juga menyampaikan, Webinar yang digelar merupakan agenda konsolidasi secara Nasional terutama seluruh organda untuk mengkawal kebijakan Pemerintah yang justru menciptakan konflik sosial, ekonomi dan budaya di masyarakat.
Baca Juga: Jalan Golo Mori Telah Diresmikan Presiden Jokowi
" Ini sangat memprihantinkan, lantaran penambahan titik pengeboran justru mendatangkan konflik horizontal ditengah masyarakat, terutama masyarakat Pocoleok hari ini", ungkapnya.
Don K. Marut Akademisi Binus University, dalam pemaparan materinya mengatakan, kebijakan pembangunan Geothermal di Wilayah Flores, khususnya di Pocolek mesti berbasis riset yang cukup mendalam dan tidak memunculkan konflik diantara sesama warga serta tidak merugikan aspek sosial, ekonomi dan budaya setempat.
Sementara itu, Servas Pandur selaku Direktur Risk Consulting Group, mengatakan, penetapan Pulau Flores sebagai Pulau panas bumi sudah ditegaskan oleh Presiden Soekarno dalam pidatonya 1 Juni bahwa tidak dapat dipisahkan antara rakyat dan bumi.
"Pidato Soekarno (ideology) pada 1 Juni 1945 di hadapan sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan), dengan gamblang menyebutkan “Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada dibawah kakinya”," tegasnya.
Selanjutnya, Ernesto L. Teredi selaku Peneliti Lembaga Teranusa Indonesia, dalam pemaparannya menyampaikan, wilayah Pocoleok yang ditetapkan sebagai wilayah dengan pengembangan titik bor dari Ulumbu justru mendatangkan kerugian yang bagi masyarakat setempat dengan beberapa argumetasi dasar.
Pertama, Kesatuan kebudayaan seperti setiap acara adat, penti, congko lokap dan caci. Maka warga Pocoleok selalu bersama-sama untuk menyelenggarakan acara.
Kedua, Kesatuan sosial, seperti adanya gotong royong, yang mana masyarakat selalu bersama-sama.
Baca Juga: Kelas MIP Bersama Jefrin Haryanto di Labuan Bajo Sukses, Labuan Square Janji Buat Gelombang 2
Ketiga, Kesatuan ekonomi, masyarakat pocoleok sudah banyak yang berhasil menyekolahkan anaknya tanpa harus adanya Geothermal.
Keempat, Kesatuan Ekologis, Secara topografis tanah di Pocoleok merupakan tanah yang labil dalam artian mudah terjadi longsor jika hutan dan tanahnya di rusak.***
