Network
LABUAN BAJO TERKINI - Para petani di Indonesia selama ini lebih banyak bergumul dengan budi daya (on farm). Tidak banyak petani yang berani merambah sektor pasca-panen atau hilir (off farm).
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) pun mendorong para petani dan peternak untuk berani merambah sektor pascapanen.
Menurut Kepala Negara, dengan merambah sektor off farm maka petani hingga peternak dapat turut menikmati nilai tambah dari sektor pertanian.
Baca Juga: Percepat Sertifikasi Tanah, Sofyan Djalil Minta Pemda Ringankan BPHTB
"Kelompok tani dan peternak, koperasi petani dan peternak, juga harus masuk juga ke off farm, masuk ke hilir," ajak Presiden Jokowi, saat Pengukuhan Majelis Pengurus Pusat ICMI (Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia) secara daring dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu 29 Januari 2022.
"Sekali lagi, agar nilai tambah dinikmati petani karena keuntungan yang terbesar itu ada di off farm-nya, dan tentu saja bisa menciptakan lapangan kerja baru yang makin banyak," imbuh Kepala Negara, dalam acara yang dirangkai dengan Peresmian Pembukaan Rakernas ICMI Ini.
Dengan bergeraknya petani di sektor pascapanen, lanjut Presiden Jokowi, maka petani juga dapat menikmati hasil dari kegiatan hilirisasi komoditas pertanian.
Baca Juga: Masyarakat Adat Wae Sano Dukung Proyek Geothermal, Tegaskan Tak Ada Konflik Horizontal
Hal tersebut juga bagian dari program hilirisasi sumber daya alam yang merupakan bagian dari transformasi struktural Indonesia.
“Hilirisasi ini juga harus kita lakukan di semua sektor. Petani memang harus kuat di on farm (budidaya), inovasi di pertanian dan peternakan harus kuat, tetapi jangan berhenti di situ,” ucapnya.
Presiden Jokowi menekankan agar hilirisasi diterapkan di setiap sektor yang memanfaatkan kekayaan alam Indonesia.
Di sektor pertambangan, Presiden Jokowi kembali menekankan komitmennya untuk menghentikan ekspor bahan mentah secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan, yakni untuk bauksit, tembaga, timah, dan emas.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Terbelenggu Warisan Birokrasi Feodal, ASN Kurang Produktif
Pada Januari 2020 pemerintah sudah melarang ekspor bijih nikel mulai 1 Januari 2020, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019.
Jauh sejak beberapa tahun sebelumnya, pemerintah juga gencar menerapkan program hilirisasi nikel.
“Tidak hanya nikel saja saya setop. Tahun ini mungkin setop lagi bauksit, tahun depan tembaga, tahun depan timah, tahun depan emas, tidak ada lagi yang namanya ekspor bahan mentah,” tandas Presiden Jokowi.***
