Network
Baca Juga: SETARA Institute: Restorative Justice Jangan Sampai Jadi Ajang Transaksional
"Memang awal pada tahun 2019 itu ada dinamika. Namun semuanya selesai ketika pihak perusahaan menyepakati apa yang menjadi keinginan warga saat itu," kata Frederikus Ganu.
"Bahkan para pemilik lahan sendiri yang minta tanda tangan (untuk penyerahan). Jadi sejak saat itu tidak ada masalah lagi terkait lahan yang di sekitar lokasi pengeboran, termasuk di titik pengeboran di Kampung Lempe," ujarnya.
Ia pun tak menampik ada penolakan di tengah jalan dari para pemilik lahan. Penolakan dipicu karena sebuah lembaga menjejali pemahaman warga dengan dampak buruk proyek geothermal Wae Sano, salah satunya ruang gerak pertanian akan habis.
Baca Juga: Masyarakat Adat Wae Sano Dukung Proyek Geothermal, Tegaskan Tak Ada Konflik Horizontal
"Waktu itu ada sebuah dokumen dari salah satu lembaga yang sengaja diedarkan, dan membuat kami memiliki semangat untuk menolak. Salah satunya terkait penyempitan lahan. Jadi ruang gerak pertanian yang akan habis," beber Frederikus Ganu.
"Ada juga upaya mempengaruhi masyarakat, salah satunya dengan video terkait Mataloko. Lalu sempat juga diputarkan video itu. Tapi kami tidak terpengaruh. Kami sudah mendengar banyak penjelasan dari ahli," imbuhnya.
Terkait pemilik lahan yang belakangan justru menolak, ia memastikan bahwa hanya dua pemilik lahan yang berada di posisi itu. Itu pun bukan pemilik lahan di titik pengeboran.
Baca Juga: Paulus Dulu, Awalnya Menolak Kini Mendukung Proyek Geothermal Wae Sano
"Para pemilik lahan sudah tanda tangan dokumen. Lalu ada dua yang belakangan malah tolak. Saya sudah panggil mereka. Tetapi tidak jelas maunya mereka apa," tandas Frederikus Ganu.
