Network
LABUAN BAJO TERKINI - Pemerintah melalui Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mendorong pelajar dan mahasiswa untuk menjadi pengusaha atau entrepreneur.
Pemerintah bahkan berkomitmen memberikan fasilitas kemudahan, baik perizinan maupun kemitraan.
Hal ini sebagaimana disampaikan Staf Khusus Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bidang Peningkatan Pengusaha Nasional, Pradana Indraputra, dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa 18 Januari 2022.
Ia menilai anak muda, khususnya pelajar dan mahasiswa, perlu menyadari akses informasi sudah sangat terbuka dan harus dimanfaatkan dalam memulai dan memformalkan usaha mereka.
Baca Juga: Polres Manggarai Barat Gagalkan Penyelundupan BBM Lintas Provinsi
"Sudah rahasia umum kalau kita punya bonus demografi dan akses informasi sudah sangat terbuka," ucapnya.
"Pemerintah membuka mata ke sana, sehingga melalui akses perizinan dan kemitraan, serta anggaran pun kita buka. Jadi saatnya lah jadi pengusaha, tidak ada alasan lagi untuk teman-teman untuk tidak berani mencoba," imbuh Pradana Indraputra.
Ia menambahkan, memulai bisnis di usia muda merupakan waktu terbaik, karena benar-benar bisa mengambil risiko, tanpa harus takut berlebihan.
Apalagi pemerintah memberi banyak kemudahan, mulai dari kebijakan anggaran pemerintah pusat, daerah, dan BUMN yang sekitar 30-40 persennya harus diberikan kepada UMKM, area komersil 30 persen diberikan kepada UMKM, serta target kredit rasio diberikan menjadi 30 persen.
Baca Juga: Pelapor Video Syur Mirip Nagita Diperiksa Polisi, Ini Bukti yang Dia Bawa
"Saat ini kita memasuki window of opportunity, yaitu bonus demografi. Kita bisa meniru negara-negara yang telah berhasil memanfaatkan momentum baik ini, dengan menggerakkan para generasi mudanya untuk mandiri melalui wirausaha," tandasnya.
Selain itu, pemerintah juga fokus mendorong terciptanya pemerataan dan ekonomi yang berkelanjutan dengan terus mendukung UMKM bisa naik kelas dan bermitra dengan investor besar.
"Keberpihakan BKPM terhadap pelaku usaha kecil atau UMKM, tidak hanya mengurusi perusahaan besar atau asing. Hal ini dibuktikan dengan adanya program kemitraan yang sudah berjalan dua tahun. Pada tahun 2021, total Rp2,7 triliun dari potensi kontrak, yang diberikan oleh perusahaan besar terhadap UMKM lokal di sekitarnya," urai Pradana Indraputra.
Baca Juga: Sebanyak 80 Usulan Nama Calon Ibu Kota Negara, Presiden Jokowi Memilih Nusantara
Sementara itu Presiden Jokowi dalam arahannya pada acara Dies Natalis ke-67 Universitas Katolik Parahyangan, di Kota Bandung, Jawa Barat, Senin 17 Januari 2022, juga mengingatkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar di sektor ekonomi digital.
"Kita prediksi di tahun 2025, pasar digital kita akan meningkat sampai di angka USD146 miliar. Ini artinya, potensinya Rp2.100 triliun," kata Kepala Negara.
Untuk itu, pemerintah terus melakukan pembangunan infrastruktur guna mendukung transformasi digital di Tanah Air. Pada tahun 2021, pemerintah telah memulai proses konstruksi satelit multifungsi, Satelit Republik Indonesia (Satria-I).
Selain itu, pembangunan stasiun pemancar juga telah mulai dilakukan di ribuan desa dan kelurahan guna mendukung akses jaringan 4G.
Baca Juga: BMKG: Waspada Bencana Hidrometeorologi Basah Pekan Ini, Termasuk di NTT
Selain ekonomi digital, demikian Presiden Jokowi, Indonesia memiliki modal besar untuk bertransformasi menuju ekonomi hijau dengan hasil produk hijau yang memiliki nilai tambah tinggi.
"Potensi energi baru terbarukan kita 418 gigawatt. Besar sekali. Kita memiliki 4.400 sungai. Ini bisa jadi hydropower. Kita memiliki arus bawah laut, dua pertiga kita adalah laut. Kita memiliki potensi geothermal 29 ribu megawatt, baru dipakai 2.000 megawatt. Masih ada 27 ribu megawatt. Kita memiliki energi angin, dan sudah kita coba di Jeneponto dan Sidrap, Sulawesi Selatan, dan di Sukabumi, Jawa Barat," beber Presiden Jokowi.
Semua potensi itu, menurut dia, menunggu sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul, yang akan membawa Indonesia mampu bersaing.***
