Network
Baca Juga: LPDP Danai 17 Riset Senilai Rp281 Miliar Termasuk untuk Mobil Listrik G20
"Kalimat-kalimat seperti ini, terus dikeluarkan oleh pemerintah dan perusahaan, sampai kami bosan mendengarkannya. Menurut kami dasar-dasar penolakan kami justeru sudah sangat jelas dan rasional yaitu bahwa keseluruhan proyek pembangunan ini sangat membahayakan keutuhan ruang hidup kami," tutur Eduardus Watumedang.
Ia mengklaim, justru cara pandang pemerintah yang tidak jelas dan tidak rasional. Sebab bagaimana mungkin pemerintah mendukung sebuah proyek yang jelas-jelas mencelakakan warganya sendiri.
Ketiga, soal geothermal adalah energi yang ramah lingkungan. Pemerintah mengatakan bahwa energi geothermal sebagai energi yang ramah lingkungan, karena itu perlu didukung.
"Bagi kami, pernyataan ini sangat asumtif dan tidak berbasis pada fakta serta dengan jelas menunjukkan kemalasan pemerintah untuk mendalami berbagai informasi tentang daya rusak energi geothermal," ucapnya.
Baca Juga: SETARA Institute: Restorative Justice Jangan Sampai Jadi Ajang Transaksional
Ia lalu mencontohkan proyek pengembangan geothermal di Kampung Mata Lako, Kabupaten Ngada. Selain telah gagal total, juga telah menimbulkan kerusakan yang sangat parah bagi lingkungan sekitar.
"Lokasi persawahan warga yang berjarak 2-3 KM tidak bisa digunakan lagi karena sumber airnya sudah kering. Bagaimana mungkin itu tetap dikatakan sebagai energi yang ramah lingkungan?" beber Eduardus Watumedang.
"Sebab itu, kami mengusulkan kepada pemerintah, secara khusus pemerintah Manggarai Barat untuk membuka diri terhadap pengetahuan dengan membaca banyak informasi, alih-alih percaya begitu saja pada propaganda para ahli yang mengklaim energi geothermal sebagai energi terbarukan," pungkasnya.***
