Network
Keempat, terkait pertanahan. Untuk hal ini diminta jangan sampai menimbulkan persoalan dengan masyarakat di sekitar IKN, sehingga Kementerian ATR/ BPN harus melakukan koordinasi dan turun ke lapangan.
Dari seluruh fraksi di DPR RI, hanya PKS yang tidak menyetujui RUU IKN ditetapkan menjadi UU.
"Dari semua fraksi hanya satu yang tidak setuju, maka ini bisa setujui," tegas Puan Maharani.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Hentikan Ekspor Bahan Mentah!
Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa, mengatakan, Presiden Jokowi telah menyampaikan nama Ibu Kota Negara yaitu Nusantara.
"Saya baru mendapatkan konfirmasi dari Bapak Presiden Jokowi pada Jumat 14 Januari, dan beliau mengatakan Ibu Kota Negara ini namanya Nusantara," kata Suharso Monoarfa.
Alasan pemilihan nama tersebut adalah nama Nusantara sudah dikenal sejak dahulu dan menjadi ikonik di dunia internasional. Selain itu, nama Nusantara itu mudah dan menggambarkan kenusantaraan bangsa Indonesia.***
