Network
LABUAN BAJO TERKINI - Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI, I Nyoman Parta, menilai, kenaikan harga minyak goreng di pasaran saat ini sangat berpengaruh terhadap kondisi rumah tangga rakyat di bawah.
Wakil rakyat asal Pulau Dewata itu pun meminta pemerintah untuk segera mengambil terobosan, salah satunya melakukan investigasi terkait indikasi adanya permainan kartel.
"Kenaikan harga minyak goreng ini sangat memberatkan masyarakat," ujar Nyoman Parta, dalam keterangan tertulisnya yang diterima Labuan Bajo Terkini, Jumat 14 Januari 2022.
Baca Juga: Labuan Bajo Jadi Venue Side G20, Masyarakat Harus Terlibat dan Mendapat Untung
Menurut anggota Komisi VI DPR RI itu, di tengah pandemi Covid-19 yang belum usai, rakyat justru harus menelan pil pahit dengan kenaikan harga kebutuhan pokok seperti minyak goreng.
"Ironisnnya, ini sudah terjadi hampir dua bulan dan masih terjadi di awal tahun 2022. Tentu ini kondisi yang sangat memprihatinkan," kata Nyoman Parta.
Di samping rumah tangga, kenaikan harga minyak goreng juga sangat memberatkan para pelaku UMKM. Sebab banyak produk UMKM yang menggunalan minyak goreng sebagai bahan utama.
Baca Juga: Selalu Dikira Polisi, Polri Akan Ubah Lagi Seragam Satpam
"Seperti pedagang warteg, mereka mengurangi jenis menu yang digoreng. Pedagang gorengan banyak juga ada yang memilih tutup. Padahal sektor UMKM ini banyak menyerap tenaga kerja," ucapnya.
Nyoman Parta mengingatkan, kenaikan harga minyak goreng juga bisa berefek ke hal lainnya.
"Inflasi bisa tak terkendali, harga kebutuhan lainnya pun akan terdampak naik. Dan tentu saja berefek ke daya beli masyarakat itu sendiri," tegas Nyoman Parta.
Mestinya, imbuh mantan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bali ini, pemerintah harus mengambil langkah terobosan di tengah kondisi seperti ini.
"Ini kan persoalan lama yang terus berulang tiap tahun. Pemerintah harusnya ambil langkah terobosan dengan melakukan pemetaan terkait supply chain (rantai pasok) yang bisa diawasi secara ketat. Pemerintah punya kemampuan itu," tandasnya.
Nyoman Parta pun menyarankan pemerintah melakukan beberapa hal. Pertama, segera melakukan operasi pasar, agar harga stabil.
Kedua, demikian politisi asal Guwang, Sukawati, Bali ini, pemerintah harus mengatur tata niaga minyak goreng.
"Jangan dibiarkan produsen menentukan kapasitas produksi, juga seenaknnya melakukan ekspor CPO dan mengabaikan kebutuhan dalam negeri," ujar Nyoman Parta.
Ketiga, pemerintah dengan aparatur penegak hukumnya, harus melakukan investigasi secara komprehensif terkait persoalan naiknya harga minyak goreng.
"Harus diinvestigasi, apakah ada indikasi permainan kartel di balik kenaikan harga ini. Pemerintah harus tegas kepada mereka yang meraup keuntungan di tengah penderitaan rakyat," pungkas Nyoman Parta.***
