LABUAN BAJO TERKINI - Pemerintahan tidak sekadar mengambil keputusan untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Keputusan tersebut justru didasari pertimbangan penting, salah satunya adalah untuk memastikan tercapainya Visi Indonesia Emas Tahun 2045.
Hal ini sebagaimana ditegaskan Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas Rudy Prawiradinata, dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat 11 Maret 2022.
“Terkait desain ibu kota, pemindahan ibu kota tidak sekadar memindahkan pemerintah dari Jakarta ke Kalimantan Timur," ujarnya.
Baca Juga: 16.110 Tambahan Kasus Positif Covid-19 di Indonesia, 290 Orang Meninggal Dunia
Ia menyebut, terhadap perekonomian Indonesia, kontribusi ekonomi daerah timur baru mencapai sekitar 15 persen. Selain itu, 85 persen jumlah penduduk Indonesia masih terpusat di Jawa dan Sumatera.
Dengan demikian, pemindahan Ibu Kota Negara akan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan menyiapkan enam kluster ekonomi dan dua kluster pendukung.
"Dengan tujuan itu, kita mendorong transformasi ekonomi,” kata Penanggung Jawab Tim Koordinasi Nasional Pemindahan IKN itu.
Sebagai superhub, Rudy Prawiradinata menilai bahwa IKN akan memiliki enam klaster ekonomi, meliputi Industri Teknologi Bersih, Farmasi Terintegrasi, Industri Pertanian Berkelanjutan, Ekowisata dan Wisata Kesehatan, Bahan Kimia dan Produk Turunan Kimia, serta Energi Rendah Karbon.
Di samping itu, ada pula dua kluster pendukung, yakni Pendidikan Abad ke-21 dan Smart City dan Pusat Industri 4.0.
Dengan demikian, pemindahan IKN merupakan salah satu strategi untuk menggeser porsi pertumbuhan pembangunan dari barat menjadi lebih ke timur.
Baca Juga: Ombudsman: Maladministrasi Pelayanan Publik Bidang Agraria Paling Banyak Diadukan Masyarakat
Rudy Prawiradinata menambahkan, dengan pemindahan IKN hingga 2024 mendatang, Aparatur Sipil Negara (ASN) secara bertahap akan ikut pindah ke Nusantara dengan perubahan pola pikir yang berbeda.
Dengan demikian, IKN akan mendorong profesionalisme ASN akan lebih merata secara nasional.
“Jadi, ini kesempatan yang sangat besar untuk tujuan visi 2045, tapi bukan sekadar pindah dan tentu memerlukan ASN yang profesional. Reformasi birokrasi dipertajam dan sumber daya manusia (SDM) dimaksimalkan,” pungkas Rudy Prawiradinata.***