LABUAN BAJO TERKINI- Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi Nusa Tenggara Timur tembus angka Rp 4 Triliun hingga Januari 2023.
Sepanjang tahun 2022 diketahui ada sebanyak Rp 1 Triliun beredar di Provinsi kepulauan tersebut.
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat nilai penyaluran KUR di NTT paling banyak dilakukan BRI, BNI, dan Bank Mandiri.
Baca Juga: Pemerintah Siapkan Rp 370 Triliun untuk KUR Bagi Alumni Prakerja
"Penyaluran KUR di NTT terus menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, nilainya bertambah sebesar Rp1 triliun sepanjang 2022 dengan penambahan sebanyak 6.557 debitur," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT Kemenkeu Catur Ariyanto Widodo di Kupang, Jumat 27 Januari 2023.
Ia menjelaskan, sumber dana penyaluran KUR berasal dari perbankan, namun pemerintah memberikan subsidi suku bunga untuk meringankan beban masyarakat atau debitur.
Catur mengatakan meskipun nilai KUR yang disalurkan terus meningkat serta jumlah debitur bertambah, namun terdapat tantangan dari aspek sasaran yaitu KUR untuk sektor produksi yang masih belum optimal, khususnya pada lapangan usaha pertanian yang menjadi sektor unggulan di NTT.
Baca Juga: Dengar Kata Hati! Simak Ramalan Keuangan Leo Sabtu 28 Januari 2023
"Perlu adanya peningkatan peran KUR dalam ekosistem pengembangan sektor pertanian dan peternakan untuk mendukung Program Tanam Jagung Panen Sapi yang dijalankan pemerintah Provinsi NTT.
Tantangan lain, kata dia, pemerintah daerah dan lembaga penyalur belum optimal dalam memanfaatkan sistem informasi kredit program (SIKP) sebagai basis data tunggal calon debitur potensial penerima KUR sehingga asistensi dan pendampingan perlu ditingkatkan.
Pemerintah daerah, katanya, sebetulnya memiliki akses kepada SIKP sehingga mereka bisa melakukan kurasi terhadap calon debitur untuk dimasukkan dalam sistem sehingga nantinya penyaluran KUR tinggal merujuk pada data yang ada dalam sistem tersebut.
"Ini juga untuk mengurangi biaya dari perbankan untuk mencari calon debitur potensial. Jadi, ini area yang ingin kita tingkatkan di 2023 ini untuk mendorong inklusi keuangan di masyarakat," katanya.***