Apalagi Bangkalan tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah kasus terbanyak jika dibandingkan dengan tiga kabupaten lain di Pulau Madura. Bahkan Kabupaten Bangkalan pernah mengalami ledakan kasus Covid-19 pada tahun 2021.
"Kami telah menggelar rapat koordinasi dengan lintas sektor dan Forkopimda, yang akhirnya sepakat untuk menunda pelaksanaan Pilkades dengan mendahulukan penanganan Covid-19," tutur Abdul Latif Amin Imron.
Baca Juga: Tunjangan PNS Jabatan Fungsional Pranata Humas Naik, Ini Besarannya
Sebenarnya, menurut dia, Pilkades Serentak di 149 desa yang tersebar di 18 kecamatan itu bisa saja digelar sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
Namun, konsekuensinya harus menarik sebagian anggaran untuk penanganan Covid-19.
Jika alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19 tidak ada, Abdul Latif Amin Imron khawatir penyebaran jenis penyakit ini akan lebih meluas lagi.
Padahal, pemerintah telah menetapkan kasus ini sebagai bencana yang dalam ketentuan perundang-undangan harus menjadi prioritas.***