Network
LABUAN BAJO TERKINI - Keterwakilan perempuan di Parlemen sejauh ini masih rendah, baik di DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/ Kota.
Kondisi ini disebabkan banyak hal. Salah satunya yang paling mendominasi adalah karena melekatnya budaya patriarki di Indonesia.
Demikian disampaikan Ketua DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Bali, Ni Wayan Sari Galung, SSos, dalam acara silahturahmi Ditintelkam Polda Bali dengan jajaran pengurus dan anggota KPPI Bali, di Denpasar, Jumat 10 Desember 2021.
Baca Juga: Baru Dua Bulan Diresmikan Presiden Jokowi, Proyek KSPN Senilai Rp24 M di Labuan Bajo Mulai Rusak
"Saat ini memang masih ada banyak hambatan untuk mewujudkan 30 persen keterwakilan perempuan di Parlemen," kata Ni Wayan Sari Galung.
"Salah satunya karena masih melekatnya budaya patriarki di Indonesia, khususnya di Bali, di mana menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama dan mendominasi dalam peran kepemimpinan politik, di samping banyaknya urusan adat di Bali yang harus melibatkan perempuan," imbuh anggota DPRD Provinsi Bali ini.
Meski begitu, demikian politisi PDI Perjuangan ini, belakangan ini sudah banyak perempuan yang memiliki kecakapan dalam membagi waktu.
Baca Juga: INDEF Prediksi Kunjungan Wisman Tahun 2022 Belum Menggembirakan
Namun tantangan lainnya juga tak sedikit. Seperti kaderisasi di partai politik, kesempatan untuk ikut kontestasi, hingga kemampuan dari kader perempuan itu sendiri.
Menjawab hal ini, demikian Ni Wayan Sari Galung, KPPI mencoba hadir. Selain terus memberikan pendidikan politik kepada kader-kader partai, KPPI terus berjuang mewujudkan keterwakilan perempuan di Parlemen minimal 30 persen.
