Baca Juga: Mayat Perempuan Mengambang di Sungai Gegerkan Warga
"Namun jalan yang dibangun untuk mendukung mobilitas KTT ASEAN SUMMIT 2023 tersebut terindikasi persoalan yang merugikan kesejahteraan para pekerja dan vendor selaku suksesor keberhasilan pembangunan tersebut," Ujarnya
Hal yang mendasar bagi Lembaga PKN Kabupaten Manggarai Barat ialah penyerapan serta tepat sasaran dalam penggunaan keuangan negara, berkaitan dengan hak para pekerja dan supplier pada pekerjaan tersebut yang belum ditunaikan. Menurutnya itu merupakan suatu bentuk indikasi dugaan tindak pidana korupsi.
Logam katakan, setelah selesai diresmikan Jokowi, kementrian PUPR selaku pemilik anggaran telah merealisasikan 95 persen pembayaran kepada PT Wika, dan sisa anggaran 5 persen sebagai jaminan pemeliharaan.
Namun sayang realisasi pembayaran tidak sampai kepada para pekerja dan supplier di Labuan Bajo. Kondisi ini menyebabkan ratusan pekerja pada sejumlah rekanan kontraktor lokal belum mendapatkan upah gaji sejak bulan Januari 2023.
"Nah pekerjaan ini sudah di PHO sehingga pencairan dana 95 persen, mestinya PT Wika itu langsung distribusikan kepada teman - teman di lapangan juga misalnya bagi teman teman sopir yang sudah melakukan mobilisasi material kemudian supplier juga telah menyediakan material, nah tentunya harus dibayar hak-hak mereka ini. Makanya kita akan lakukan blokade akses menuju kesana supaya pemerintah pusat dalam hal ini presiden Jokowi bisa menyikapi secara serius persoalan ini," tegasnya.
Baca Juga: Alasan Penetapan Tarif Pemandu Wisata di Kawasan TNK