Network
LABUAN BAJO TERKINI - Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi menegaskan bahwa pemerintah menggunakan hasil kajian sebagai landasan dalam menentukan nasib proyek geothermal di Desa Wae Sano, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Jika berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh tim ahli menunjukkan bahwa dampak positifnya lebih besar, maka proyek tersebut akan jalan terus.
Sebaliknya jika dampak negatifnya justru dominan, maka pemerintah daerah akan pasang badan dan berdiri paling depan untuk menolak megaproyek panas bumi itu.
Edistasius Endi menegaskan hal tersebut saat menerima puluhan warga yang menolak proyek geothermal Wae Sano, di Aula Kantor Bupati Manggarai Barat, Jumat 4 Maret 2022.
Baca Juga: Protes Penolakan Proyek Geothermal Wae Sano Terus Berlanjut, Warga Kembali Datangi Kantor Bupati
"Prinsip pemerintah, tentu akan kita lihat apakah pembangunan geothermal ini porsi dampak negatifnya, apakah sangat dominan, atau dampak positif yang lebih dominan," ujarnya, di hadapan warga yang dipimpin Koordinator Aksi, Fransiskus Japang, itu.
"Kalau dampak positifnya lebih dominan, tentu kami tidak punya argumentasi untuk tidak selaras, tidak sinergi dengan pemerintah pusat," imbuh Edi Endi, sapaan akrab mantan Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat itu.
Dalam konteks pengembangan panas bumi di Wae Sano, menurut dia, hasil kajian para ahli menunjukkan bahwa dampak positifnya justru lebih dominan ketimbang dampak negatif.
Baca Juga: 913 Tambahan Kasus Positif Covid-19 di NTT, Dua Meninggal Dunia
Bukan itu saja, dalam proses pengembangan geothermal Wae Sano, sejak awal juga sudah melibatkan masyarakat.
Artinya, proyek ini sudah melalui proses persetujuan dari tingkat desa, kecamatan hingga tingkat kabupaten. Masyarakat adat setempat juga menyetujui pengembangan panas bumi itu.
Bahkan pada tahun 2017, beberapa utusan warga Desa Wae Sano telah melakukan studi banding di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) Kamojang.
Selanjutnya pada September 2021, perwakilan Pemkab Manggarai Barat juga melakukan studi banding ke Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Patuha, Jawa Barat.
Baca Juga: BNPB: Perempuan Berisiko Meninggal 14 Kali Lebih Besar Saat Bencana
"Pemda juga melakukan studi banding di salah satu titik di Patuha. Di sekeliling itu pertanian luar biasa, orang pelihara sapi, sayur-sayuran, luar biasa kehidupan sektor pertanian di Patuha itu. Begitu juga di Kamojang," tutur Edistasius Endi.
"Artinya yang kita lihat, termasuk di sejumlah dokumen yang kita telah terima dan cermati, bahwa geothermal tidak merusak ruang hidup, tidak mengganggu sektor pertanian," lanjutnya.
Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Manggarai Barat itu tidak menampik, dalam sebuah pembangunan pasti ada dampak negatifnya. Apalagi dalam konteks proyek geothermal.
Hal paling penting adalah, porsi dampak negatifnya. Jika ada dan kecil, maka perlu kerja kolektif untuk meminimalisir dampak negatif yang ada.
Baca Juga: Wisatawan Keluhkan Mahalnya Biaya Hotel di Labuan Bajo, Begini Respon BPOLBF
"Saya pastikan sebuah pembangunan, apalagi sekelas pembangunan geothermal, pasti ada dampak negatifnya. Tetapi, jangan lupa pasti ada juga dampak positifnya," kata Edistasius Endi.
"Tugasnya bagaimana meminimalisir dampak negatif. Kalau sejumlah kajian, fakta dari tempat - tempat pembangunan geothermal bahwa dampak negatif jauh lebih dominan, tentunya pemerintah berada di barisan paling depan untuk bersama-sama katakan jangan lakukan pembangunan. Itu karena dampak negatif lebih dominan," tegasnya.
Khusus terkait pengembangan wisata, ia memastikan bahwa Pemkab Manggarai Barat akan mendorong pariwisata berbasis komunitas dan wisata religi di Desa Wae Sano.
"Dalam Perda RPJMD Nomor 2 Tahun 2021, termasuk Perda Nomor 11 Tahun 2021 Tentang RTRW, di Desa Wae Sano yang ada objek wisata Danau Sano Nggoang memang kami akan kembangkan pariwisata," jelasnya.
Baca Juga: Togar Situmorang: Menunda Pemilu 2024 Itu Inkonstitusional
Salah satu bentuk keseriusan pemerintah pusat dan Pemkab Manggarai Barat adalah daerah itu akan dikembangkan menjadi daerah pariwisata.
"Pada 2021 misalnya, lewat Kemendes PDTT ada kegiatan yakni menata aset pariwisata dan polanya adalah partisipatif," beber Edistasius Endi.
Masyarakat, lanjut dia, akan dilibatkan untuk mengelola dan menata dalam rangka mewujudkan pariwisata berbasis komunitas di Danau Sano Nggoang.
Baca Juga: Video Menyayat Hati, Seorang Bocah Polos Memanggil Ibunya di Makam: Bunda Dede Disini!
Khusus pengembangan wisata religi, diakuinya, akan dilakukan penataan di satu pulau di Danau Sano Nggoang. Bahkan akan ditempatkan Patung Bunda Maria, di pulau itu.
"Dalam planning pemerintah, ada satu pulau kecil itu akan ditata dan akan ditempatkan Patung Bunda Maria. Sehingga pada bulan atau minggu-minggu tertentu, di samping untuk kegiatan rohani, kita akan dorong untuk menjadi spot wisata rohani," urainya.
Ia menambahkan, akan dilakukan juga pembangunan di sektor pariwisata dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Desa Wae Sano.
"Baru-baru ini dari Dinas Pariwisata bertemu dengan masyarakat di sana, karena sebentar lagi kami akan ajukan permohonan terkait pembangunan DAK untuk tahun 2022, yang salah satu lokus yang mau kita tata adalah Wae Sano," kata Edistasius Endi.
Baca Juga: Survei LSI: Mayoritas Responden Tolak Wacana Menunda Pemilu 2024
Syarat penataannya, harus ada surat dari masyarakat bahwa areal khusus untuk Wae Sano dan sekitarnya, secara administrasi adalah milik pemerintah atau negara.
"Setelah dibangun, diharapkan memberikan dampak peningkatan perekonomian rakyat dari hasil penataan kepariwisataan. Kita berharap masyarakat bersinergi, saling mendukung, sehingga objek yang ada di Wae Sano sudah tertata dengan sumber biaya dari DAK," pungkas Edistasius Endi.
Saat menerima warga penolak proyek geothermal Wae Sano, Bupati Manggarai Barat didampingi Wakil Bupati dr Yulianus Weng, Sekda Fransiskus S Sodo, Asisten III Setda Manggarai Barat Ismail Surdi dan Asisten I Setda Manggarai Barat Hilarius Madin.***
