Network
“Selain surat usaha angkatan laut, surat persetujuan izin operasi, TDUP juga perlu dimiliki sebagai syarat berlayarnya kapal," jelas Plt Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat, Adi Gunawan, yang ikut dalam rombongan peninjauan lapangan bersama KPK.
"Syarat dan proses mengajukan TDUP sebenarnya mudah dan cepat, di antaranya mempunyai NPWP Daerah Labuan Bajo, akta perusahaan dan kartu keterangan domisili,” imbuhnya.
Baca Juga: Labuan Bajo Destinasi Wisata Super Premium, Masyarakat Lokal Jangan Jadi Penonton
Terkait permasalahan izin operasi ini, termasuk juga retribusi sampah kapal, KPK merekomendasikan dua hal.
Pertama, adanya kolaborasi tiga dinas yaitu Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan serta Dinas Lingkungan Hidup untuk membentuk satu pusat layanan pembuatan TDUP dan izin operasi kapal lainnya.
"Pusat layanan berlokasi di Kantor Dinas Pariwisata dan Kebudayaan," kata Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Pencegahan wilayah V KPK Dian Patria.
Baca Juga: ADWI 2021, Kampung Adat Wae Rebo Rajai Kategori Daya Tarik Wisata
Kedua, dibuat kantor bersama KSOP dan Pemkab Manggarai Barat untuk pusat layanan gabungan kelayakan operasi kapal. Lokasinya di Dermaga Pelabuhan Pelni Labuan Bajo.
"Dengan demikian melalui sinergi pusat dan daerah ini dapat dilakukan pemantauan one gate atas semua kapal wisata yang berada di Labuan Bajo, baik terkait kepatuhan aturan pusat maupun daerah. Selain itu, jangan lupa untuk gencar sosialisasikan kedua hal ini lewat berbagai media,” pinta Dian Patria.
Hadir mengikuti rangkaian kegiatan lapangan kali ini bersama rombongan KPK, di antaranya Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng. Adapun sehari sebelumnya, rombongan KPK didampingi Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi.***
