Network
Untuk penertiban ke depan, KPK mengusulkan pembuatan pos di mana truk pengangkut hasil tambang yang lewat harus memberikan surat keterangan jenis dan volume angkutan.
“Ini kita lakukan di Sorong dan terbukti mendorong peningkatan penerimaan pajak galian C. Sebelumnya, pemda hanya menerima sekitar Rp1,2 miliar per tahun, setelah ada pos ini masuk setoran pajak galian C sebesar Rp600 juta dalam 2 minggu,” papar Dian Patria.
Baca Juga: Labuan Bajo Destinasi Wisata Super Premium, Masyarakat Lokal Jangan Jadi Penonton
Mencermati temuan lapangan ini, KPK meminta para pelaku usaha di destinasi wisata super premium itu, agar tidak hanya mencari untung dan lalai memenuhi kewajiban membayar pajak.
"Pajak-pajak tersebut merupakan titipan konsumen untuk disetorkan kepada pemerintah daerah. Bukan hak pelaku usaha untuk menahannya,” tegas Dian Patria.
Pelaku usaha, imbuhnya, harus patuh pada aturan dan memenuhi kewajiban dengan kontribusi kepada pemerintah daerah dalam bentuk pajak.
Baca Juga: ADWI 2021, Kampung Adat Wae Rebo Rajai Kategori Daya Tarik Wisata
“Jangan sampai pelaku usaha abai mematuhi aturan yang berlaku, apalagi aturan sudah disosialisasikan sebelumnya kepada mereka. Dan jangan sampai pemerintah daerah tidak mendapat kontribusi apa-apa dari usaha yang mereka jalankan di sini,” pungkas Dian Patria.
Hadir mengikuti rangkaian kegiatan lapangan kali ini bersama rombongan KPK, di antaranya Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng. Adapun sehari sebelumnya, rombongan KPK didampingi Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi.***
