LABUAN BAJO TERKINI- Wonderful Komodo, kapal cepat milik Badan Pelaksana Otorita Pariwisata Labuan Bajo Flores (BPOLBF) dipastikan selalu mengurus surat ijin berlayar atau Clearance saat melakukan pelayaran di wilayah perairan Labuan Bajo.
Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Komunikasi Publik BPOLBF, Sesilia Jemana saat dikonfirmasi Labuan Bajo Terkini, Minggu 30 April 2023.
Sebelumnya diberitakan, Kapal Cepat atau speedboat yang beroperasi sejak 2021 di Labuan Bajo itu disebut belum pernah melakukan clearance melalui Syahbandar.
Baca Juga: Kemenparekraf Gelar Pesta Rakyat untuk Menyemarakkan KTT ASEAN di Labuan Bajo
Terkait hal itu, Jemana menegaskan jika pihaknya selalu mengurus Clearance setiap kapal dengan kapasitas 12 orang itu melakukan pelayaran.
"Setiap pelayaran pasti dilakukan clearance karena kapal tidak bisa berlayar kalau tidak dilakukan clearance,"kata Jemana.
Ia menjelaskan, Kapal tersebut ditempatkan di Labuan Bajo khusus untuk urusan operasional yang menunjang aktivitas BPOLBF. Selain itu, keberadaan kapal cepat ini juga dimaksudkan untuk mendukung pengawasan, patroli, dan mendukung aktivitas pariwisata, serta untuk dukungan operasional saat ada kunjungan Kementerian dan Lembaga terkait.
Tak hanya itu, keberadaan Wonderful Komodo untuk mempercepat respon tanggap manakala terjadi kejadian darurat serta dapat digunakan berbagai pihak namun tetap dalam konteks tugas dan fungsi.
"Prinsipnya digunakan untuk melayani kerja BPOLBF yang bukan hanya di darat tapi juga di laut mengingat wisata bahari menjadi fokus kerja BPOLBF juga," jelas Jemana.
Lebih jauh ia menjelaskan, hingga saat ini kapal cepat BPOLBF telah digunakan untuk berbagai keperluan seperti dukungan saat kegiatan Kunjungan Kerja dari beberapa Kementerian seperti Kemenparekraf, Kemenkomarves, Kantor Staf Presiden, Kementerian Keuangan, maupun Kepolisian Manggarai Barat.
Selain itu, kapal cepat ini juga digunakan berbagai dukungan masyarakat seperti saat Festival Golo Koe untuk mengangkut bantuan logistik (sembako) ke pulau-pulau bahkan pernah digunakan untuk mengantar pasien yang hendak melahirkan dari pulau Komodo.
Baca Juga: Geger, Nelayan Temukan Mayat Perempuan Mengapung di Laut Satar Mese
BPOLBF lanjut dia, melalui koordinasi dengan Dispar Manggarai Barat, Syahbandar, dan BTNK juga sudah memiliki SOP pelayanan keselamatan, khususnya pelayaran kapal wisata. Peningkatan pengawasan dilakukan terutama dimasa-masa cuaca ekstrim dan kunjungan wisatawan meningkat, terutama Labuan Bajo saat ini sedang bersiap menyelenggarakan ASEAN Summit 2023.
Kapal yang boleh berlayar hanya yang memiliki izin operasi dari Dispar Manggarai Barat dan Kapten serta ABK wajib memiliki sertifikasi keselamatan. Izin clearance juga sudah dilakukan secara online.
"Mengingat masih banyaknya masalah yang sering ditemui terkait kurangnya pemenuhan aspek kelayakan kapal dan juga faktor manusia yang seringkali mengabaikan standar keselamatan, maka menjadi tugas penting melalui koordinasi dan kolaborasi seluruh stakeholder terkait untuk terus melakukan edukasi dan sosialisasi terkait keselamatan kepada awak kapal maupun pengguna angkutan guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan khususnya terkait dengan keselamatan pelayaran, "jelasnya.
Ia mengatakan, pengelola maupun kru Kapal wisata diminta untuk menyediakan peralatan keselamatan di kapal wisata, seperti wajib menyediakan life jacket sesuai jumlah penumpang dan jumlah penumpang juga tak boleh melewati kapasitas angkut kapal dan yang tidak kalah pentingnya adalah faktor cuaca, bila cuaca tidak mendukung untuk melakukan pelayaran hendaknya menunda keberangkatan sampai cuaca benar-benar aman.
Baca Juga: BPOM Jamin keamanan Pangan KTT ASEAN 2023
Website Khusus Untuk Mencegah Pemilihan Kapal Wisata Ilegal
Saat ini lanjut dia, BPOLBF menyiapkan website https: registration.labuanbajoflores.id/ bagi wisatawan yang hendak berwisata di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. Langkah BPOLBF itu guna mencegah pemilihan kapal wisata yang illegal.
"Website ini mengintegrasikan data dari Dinas Pariwisata, Syahbandar, serta Balai Taman Nasional (BTN) Komodo agar bisa dipantau. Website ini disiapkan BPOLBF agar semua operasi agen perjalanan, kapal wisata, daftar pemandu wisata memenuhi syarat dan layak dan memang terdaftar resmi, "pungkasnya.***