Network
LABUAN BAJO TERKINI- Anggota DPR RI Komisi IV Fraksi PDI Perjuangan Yohanis Fransiskus Lema, menagih komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar segera membuka data izin pelepasan kawasan hutan.
Diketahui hingga saat ini KLHK belum melaporkan rincian data perusahaan yang belum mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan sebesar 3,2 juta hektar. Data yang baru diberikan oleh KLHK dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Menteri LHK Ibu Siti Nurbaya pada Kamis lalu (3/2/2022) seluas 713 ribu hektar.
Baca Juga: Ansy Lema Kecewa Lantaran Ada Masyarakat yang Jadi Korban Pungli untuk Dapat Bantuan
"Artinya, masih ada sekitar 2,487 juta hektar data yang belum diberikan rincian nama-nama perusahaannya. Dalam Raker sebelumnya, KLHK berjanji akan membuka semua data 3,2 juta hektar yang belum mendapat izin. Kami tagih janji KLHK tersebut dalam Raker tersebut," ujar politisi muda yang akrab dipanggil Ansy Lema di Jakarta, (Jumat 2/2/2022).
Buka Data Izin Pelepasan Hutan
Menurut Ansy, KLHK sebagai penjaga konservasi seharusnya memiliki data-data rinci terkait izin pelepasan kawasan hutan. Tidak bisa KLHK secara gampang beralasan mengkategorikan 3,2 juta lahan yang tidak berizin tersebut sebagai "data indikatif." Itu berarti, KLHK mau mengatakan bahwa data 3,2 juta hektar kawasan hutan tanpa izin pelepasan merupakan perkiraan, bukan data objektif.
Baca Juga: Kepala DLH Manggarai Timur Tutup Usia di RSUD Ben Mboi Ruteng
Padahal, sebelumnya KLHK justru mengakui bahwa pada tahun 2019 tercatat 2,611 juta hektar dari 3,372 juta hektar kawasan hutan untuk kelapa sawit merupakan lahan tanpa proses permohonan pelepasan kawasan hutan. Artinya, pelepasan hutan tersebut riil dan praktik ilegal telah terjadi sekian tahun.
"Ironisnya, KLHK juga tidak mampu membuktikan melalui data obyektif bahwa 3,2 juta hektar tersebut hanya sebagai perkiraan atau data indikatif. Jangan sampai ini hanya menjadi dalih KLHK untuk tidak membuka data atau tidak transparan kepada publik," tegas Ansy.
