Network
LABUAN BAJO TERKINI - Hanya sedikit masyarakat yang menginginkan jadwal Pemilu 2024 diundur. Mayoritas masyarakat menghendaki pesta demokrasi lima tahunan itu tetap digelar.
Hal tersebut sesuai hasil survei yang dilakukan oleh Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), pada September 2021, sebagaimana disampaikan Direktur Eksekutif SMRC Sirojudin Abbas dalam keterangan tertulis, Sabtu 22 Januari 2021.
"Survei kami pada September 2021 menunjukkan 82,5 persen responden menghendaki pemilu tetap dilaksanakan pada 2024," jelas.
"Jadi, kebanyakan masyarakat memang tetap menginginkan hak politiknya terpenuhi di 2024 dengan tidak mengubah jadwal Pemilu," imbuh Sirojudin Abbas.
Baca Juga: Pemerintah Hapus Tenaga Honorer, Tjahjo Kumolo: Yang Masih Merekrut Akan Dikenakan Sanksi
Hal yang disampaikan Sirojudin Abbas, sebagai respons atas pernyataan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia yang mewakili aspirasi beberapa pengusaha yang meminta pelaksanaan Pemilu 2024 diundur ke 2027.
Menurut dia, hingga saat belum ada konsensus di antara para penyelenggara negara, baik pemerintah maupun DPR, untuk mengundurkan jadwal Pemilu.
Begitu pula dengan masyarakat Indonesia, demikian Sirojudin Abbas, pengunduran jadwal Pemilu bukanlah aspirasi di tingkat massa.
"Para pendukung pengunduran jadwal Pemilu menggunakan preseden sejarah atau hal yang telah terjadi di masa lalu. Saat itu, perubahan jadwal Pemilu dimajukan, Pemilu 2002 ke 1999. Namun, yang harus diingat, konteks politik dan sosial kala itu sangat berbeda dengan sekarang," tegasnya.
Baca Juga: Kecelakaan Maut di Balikpapan, Lima Orang Meninggal Dunia
Ketika itu, lanjut Sirojudin Abbas, ada krisis multidimensi yang dialami Indonesia sejak 1997 sehingga melahirkan era reformasi pada tahun 1998.
Jadwal Pemilu 2002 dimajukan karena ketidakpercayaan pada pemerintahan transisi maupun MPR dan DPR hasil Pemilu 1997 sangat tinggi di kalangan masyarakat ketika itu.
Dengan demikian, para penyelenggara negara bersepakat untuk memajukan jadwal Pemilu ke tahun 1999. Namun untuk konteks saat ini, demikian Sirojudin Abbas, kondisi seperti itu tidak terjadi.
"Sehingga masyarakat pun tidak menginginkan jadwal Pemilu 2024 diundur sebagaimana yang tercatat dalam survei SMRC itu," pungkasnya.***
