LABUAN BAJO TERKINI - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengharapkan adanya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Namun dalam perjalanan, masih banyak daerah yang minim inovasi. Karena itu, Kemendagri akan melakukan pembinaan kepada daerah-daerah yang berpredikat kurang inovatif dan tidak dapat dinilai berdasarkan pengukuran indeks inovasi daerah (IID) tahun lalu.
Harapannya, melalui pembinaan ini maka daerah - daerah lebih inovatif, sehingga mampu mengoptimalkan anggaran, sekaligus memangkas jalur birokrasi dan mempersingkat waktu pelayanan publik.
Baca Juga: Terpidana Veronika Syukur Setor Pembayaran Kerugian Uang Negara Sebesar Rp650 Juta
"(Inovasi) Harus selalu ditumbuhkembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena inovasi bukanlah sebuah urusan, tetapi ada di setiap urusan pemerintahan," ujar Plh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri Eko Prasetyanto, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis 10 Maret 2022.
Ia berharap, kegiatan pembinaan yang diberikan Kemendagri nantinya dapat memacu dan memotivasi pemerintah daerah untuk menyelesaikan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara kreatif, solutif, dan inovatif.
Hal tersebut, demikian Eko Prasetyanto, dalam rangka meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih mudah, lebih pintar dan lebih baik.
Baca Juga: Gunung Merapi Luncurkan Awan Panas Guguran dan Lava Pijar
"Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong arah penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional dengan memperkuat inovasi," tandasnya.
Eko Prasetyanto menambahkan, dengan adanya pembinaan inovasi ini diharapkan daerah mampu mengoptimalkan anggaran, memangkas jalur birokrasi, dan mempersingkat waktu pelayanan publik.
"Filosofi inovasi tersebut diharapkan dapat mewujudkan smart city and smart regional sebagai cikal bakal pemerintahan Indonesia yang smart government," ucapnya.
Ia pun meminta peran serta kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara (ASN) perangkat daerah, dan anggota masyarakat untuk menginisiasi inovasi guna mendorong peningkatan pembaruan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.***