LABUAN BAJO TERKINI - Wacana penundaan Pemilu 2024, terus menggelinding. Ada yang mendukung, namun tidak sedikit pula yang menolak.
Usulan penundaan Pemilu 2024 itu pertama kali dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar.
Selanjutnya, isu penundaan tersebut juga diusulkan oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto hingga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zuklifli Hasan.
Usulan penundaan Pemilu 2024 oleh Ketua Umum PKB, Partai Golkar hingga PAN tersebut dilatari berbagai alasan.
Baca Juga: 12 Jam Hilang, Dua Nelayan di NTT Ditemukan dalam Keadaan Selamat
Terkait usulan ini, pemerintah belum mengambil sikap. Pemerintah masih menampung berbagai aspirasi dari masyarakat.
"Sebagai sebuah aspirasi, tentu saja ditampung, sebagaimana pemerintah menampung berbagai masukan yang selama ini diterima dari masyarakat dan semua partai politik," kata Staf Khusus Menteri Sekretaris Negara, Faldo Maldini, di Jakarta, Senin 28 Februari 2022.
Hingga saat ini, menurut dia, pemerintah sendiri tidak mengetahui mengenai usulan penundaan Pemilu 2024 tersebut.
Baca Juga: Milla Jovovich 'Resident Evil' Patah Hati
"Deklarasi dukungan merupakan aspirasi dari partai politik. Pemerintah tidak tahu soal rencana tersebut. Ini tidak ada kaitannya dengan pemerintah, apalagi dikaitkan dengan transaksi politik. Jadi jangan sampai diseret-seret," tandasnya.
Pemerintah, lanjut Faldo Maldini, saat ini sedang fokus untuk bangkit dari pandemi Covid-19.
"Ini badai yang sangat dirasakan oleh masyarakat segala lapisan. Pemerintah fokus memulihkan kesehatan, dan memulihkan perekonomian, khususnya membuka lapangan kerja berkualitas sebanyak mungkin. Sekali lagi, fokus pemerintah adalah itu, bukan lain-lain," tegasnya.
Baca Juga: Indra Kenz Ditahan, Togar Situmorang Apresiasi Terobosan Bareskrim Polri
Selain pemulihan pasca pandemi, lanjut dia, Presiden Jokowi juga sedang mengawal transformasi besar yaitu pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur.
"Sebagai upaya perubahan mindset, pembangunan yang menipiskan ketimpangan, transisi menuju energi terbarukan yang berkelanjutan dan menata ulang kelembagaan yang selama ini menghambat percepatan," ucapnya.
"Kalau ada yang mengaitkan pemerintah dalam memobilisasi deklarasi, menggerakkan elit-elit partai politik, kami tegaskan bahwa pekerjaan pemerintah terlalu banyak, tidak ada waktu," pungkas Faldo Maldini.***