Network
LABUAN BAJO TERKINI- Pemerintah mengumumkan akan mengimpor beras sebanyak 1 Juta Ton.
Pengumuman dari Pemerintah ini menuai kritik tajam dari Anggota Fraksi Partai Gerindra di DPR.
Wakil ketua Fraksi Gerindra DPR RI, Budisatrio Dwijandono mengatakan, Pemerintah tak seharusnya mengumumkan rencana tersebut ke publik.
Menurut dia, pengumuman tersebut akan membuat harga gabah milik petani akan turun drastis.
"Pemerintah tidak seharusnya mengumumkan rencana mengimpor 1 juta ton karena dapat menyebabkan harga gabah di kalangan petani menurun drastis",kata Budisatrio kepada Wartawan di Jakarta,Jum'at.
Baca Juga: Sadis, Karena Cemburu Pria Ini Tega Bunuh Istri yang Sedang Hamil
Dia menerangkan, saat ini harga gabah milik petani menurun drastis, dia mencontohkan di Blora,Jawa Tengah, gabah petani harganya sudah dibawah harga pembelian pemerintah (HPP) yaitu hanya Rp 3300/Kg di Kendal 3600/kg dan di Ngawi 3400/Kg.
"Padahal besara HPP yang ditetapkan dalam permendag 24 tahun 2020 yaitu untuk gabah kering panen (GKP) sebesar Rp 4200 per kilogram",kata Budi.
Anggota Dewan asal Kalimantan Timur ini menjabarkan, data bulog yang diolah badan ketahanan pangan per 7 Maret 2021, stok beras di Bulog sebanyaj 869.151 ton, yaitu stok komersial sebesar 25.828 ton dan cadangan beras 843.647 ton.
Baca Juga: Ramalan Zodiak 12 Maret 2021, Taurus: Kesepian Akan Berakhir
Sementara berdasarkan data BPS 2021, potensi produksi periode Januari hingga April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta toj beras atau mengalami kenaikan 3,08 juta ton (26,84 persen) dibandingkan dengan produksi beras pada subround yang sama pada tahun 2020 sebesar 11,46 juta ton.
Dia juga membeberkan, potensi luas panen padi pada subround Januari-April 2021 tersebut mencapai 4,86 juta hektar atau mengalami kenaikan sekitar 1,02 juta hektar (26,53 persen) dibandingkan subround Januari-April 2020 yang sebesar 3,84 juta hektar.
Dengan data-data ini, Budi meminta Pemerintah mengkaji ulang rencana impor beras sebanyak 1 juta ton. Dia juga mengingatkan Pemerintah wajib memenuhi stok Bulog dan cadangan beras Pemerintah dengan menyerap beras dan gabah dari petani Indonesia, bukan petani luar negeri.***
