LABUAN BAJO TERKINI – Indonesia berkesempatan menyampaikan tujuh rekomendasi Agenda Bali untuk Resiliensi Berkelanjutan pada acara penutupan Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) ke-7.
Rekomendasi tersebut disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto, di Bali Nusa Dua Convention Centre, Bali, Jumat 27 Mei 2022.
Berikut tujuh rekomendasi Agenda Bali untuk Resiliensi Berkelanjutan. Pertama, pengurangan risiko bencana perlu diintegrasikan pada kebijakan-kebijakan utama pembangunan dan pembiayaan, legislasi, dan rencana pencapaian Agenda 2030.
Baca Juga: Laksmi Shari Terpilih Sebagai Puteri Indonesia 2022
Menurut Suharyanto, Platform Global menyerukan transformasi mekanisme tata kelola risiko untuk memastikan pengelolaan risiko merupakan tanggung jawab bersama lintas sektor, sistem, skala, dan
batas.
“Sejumlah contoh menunjukkan bahwa bekerja secara horizontal dan vertikal dapat membantu pemerintah untuk memecahkan masalah kesenjangan kelembagaan dan ego sektoral," tutur Suharyanto.
Kedua, hanya dengan perubahan sistemik masyarakat dunia dapat memperhitungkan kerugian yang sesungguhnya dari bencana dan kerugian dari ketiadaan aksi, serta membandingkannya dengan investasi dalam pengurangan risiko bencana.
Baca Juga: Perang di Ukraina Bisa Picu Resesi Global
“Contoh baik dari komitmen politik yang ditunjukkan dalam bentuk target anggaran yang disahkan dan mekanisme pelacakan untuk pengurangan risiko bencana bermunculan, yang harus dipromosikan dan direplikasi,” ujar Suharyanto, yang juga Ketua I Panitia Nasional GPDRR.
Ia menambahkan, strategi pembiayaan pengurangan risiko bencana dapat mengarahkan dan memprioritaskan investasi dan harus dimasukkan dalam kerangka pembiayaan nasional yang terintegrasi.
Ketiga, Platform Global diselenggarakan diantara COP 26 dan COP 27 mencermati tingkat emisi saat ini jauh melebihi upaya mitigasinya, yang mengakibatkan peningkatan frekuensi dan intensitas kejadian bencana, dan mengancam pencapaian Agenda 2030.
“Platform Global meminta para pemerintah untuk menghormati komitmen yang dibuat di Glasgow untuk secara drastis meningkatkan pembiayaan dan dukungan untuk adaptasi dan resiliensi,” tandasnya.
Baca Juga: Prilly Latuconsina Ingin Menikah Muda
Suharyanto juga menyebut, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pengurangan risiko bencana sebagai bagian dari solusi untuk mengatasi keadaan darurat iklim, seraya meningkatkan dan
mencapai ambisi iklim.
Tujuan Global tentang Adaptasi, dan Santiago Network sebagai bagian dari mekanisme internasional untuk kerugian dan kerusakan.
Hal tersebut menawarkan peluang yang tepat untuk menjadikan mekanisme dan instrumen pengurangan risiko bencana sebagai bagian yang tak terpisahkan dari aksi iklim.
Baca Juga: Ocehan Miss Global Estonia Sempat Viral di Medsos, Begini Tanggapan Kemenkumham
Keempat, bencana memberikan dampak berbeda kepada setiap orang. Ini menyerukan pendekatan partisipatif dan berbasis HAM untuk memasukkan semua sesuai prinsip "Tidak ada apa-apa tentang kita tanpa kita" dalam perencanaan pengurangan risiko bencana dan implementasinya pada masyarakat yang berisiko.
Investasi pada generasi muda dan profesional muda juga harus ditingkatkan untuk merangsang inovasi dan solusi kreatif.
“Harus ada komitmen ulang terhadap keterlibatan masyarakat, dan pengurangan risiko bencana yang digerakkan oleh masyarakat, serta mendukung struktur lokal yang ada dan membangun resiliensi,” ucapnya.
Baca Juga: Peralihan Pandemi Covid-19 ke Endemi, UMKM Butuh Strategi Baru
Kelima, Platform Global memberikan rekomendasi yang dapat mendukung pelaksanaan seruan Sekretaris Jenderal PBB untuk memastikan setiap orang di muka bumi dilindungi oleh sistem peringatan dini dalam jangka waktu lima tahun ke depan.
Respons terhadap seruan tersebut harus mempertimbangkan rantai nilai peringatan dini yang berpusat pada masyarakat secara menyeluruh dari ujung ke ujung – mulai dari penilaian risiko hingga infrastruktur dan menjangkau tujuan akhir.
“Pengembangan sistem peringatan dini multi bahaya harus melibatkan masyarakat yang paling berisiko dengan kapasitas kelembagaan, keuangan dan sumber daya manusia yang memadai untuk melakukan aksi berdasarkan peringatan dini,” tegas Suharyanto.
Ketersediaan dan kualitas data yang lebih baik, sumber daya keuangan, tata kelola yang efektif dan mekanisme koordinasi yang lebih baik antara para pemangku kepentingan akan memperkuat sistem peringatan dini multi bahaya, khususnya di negara-negara tertinggal (LDC), negara berkembang pulau kecil (SIDS) dan Afrika.
Baca Juga: Presiden Jokowi Serukan Hentikan Perang di Ukraina
Keenam, potensi pembelajaran transformatif dari pandemi Covid-19 harus diterapkan sebelum jendela peluang tersebut tertutup.
“Pendekatan saat ini untuk pemulihan dan rekonstruksi tidak cukup efektif dalam melindungi hasil pembangunan maupun dalam membangun kembali dengan lebih baik, lebih hijau dan lebih adil,” bebernya.
Suharyanto menambahkan, ada kebutuhan untuk mendorong sistem manajemen risiko bencana yang adaptif dan responsif dengan kolaborasi multipemangku kepentingan disertai dengan empati, solidaritas, kerja sama, dan semangat kesukarelaan khususnya untuk mengatasi ketidakadilan.
Baca Juga: Masyarakat Adat Desak Bank Dunia Lanjutkan Pengembangan Geothermal Wae Sano
Ketujuh, pelaporan yang komprehensif dan sistematis, termasuk tinjauan kemajuan yang mendalam terhadap semua target Kerangka Sendai oleh negara-negara anggota akan membantu menarik rekomendasi yang jelas untuk midterm review Kerangka Sendai.
“Platform Global menyerukan kepada semua negara anggota, organisasi regional, dan pemangku kepentingan untuk terlibat dalam midterm review Kerangka Sendai ini untuk memahami dengan jelas tantangan dan hambatan implementasi dan mempercepat upaya untuk mencapai tujuan yang diinginkan pada tahun 2030,” pungkas Suharyanto.***