Network
LABUAN BAJO TERKINI - Komitmen pemerintah untuk menjamin kepastian hukum atas tanah, terus dilaksanakan.
Pentingnya sertifkat tanah sebagai legalitas atau bukti hukum kepemilikan, dapat menekan sengketa atau perseteruan atas status kepemilikan.
Lebih dari itu, kepastian hukum atas tanah memberi ruang terhadap aktifitas pemberdayaan dan aktivitas ekonomi yang mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Baca Juga: Pesan Bupati Agas Saat Buka Bupati Cup VI: Tidak Boleh Ada yang Terluka
Sidang panitia landreform yang dilaksanakan pada Jumat, (19/08/2022) siang, bertempat di Ruang Rapat Bupati Manggarai Timur, merupakan rangkaian program pemerintah dalam rangka percepatan pensertifikatan tanah.
Pada tahun 2022, target kegiatan pensertifikatan redistribusi tanah di Kabupaten Manggarai Timur, sebanyak 3.000 bidang dan merupakan target terbesar di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Dalam perencanaan, jika target ini dapat terealisasi, maka pada tahun 2023 dinaikkan targetnya menjadi 5.000 bidang.
Adapun lokasi kegiatan pensertifikatan redistribusi tanah pada tahun 2022 ini, tersebar pada 5 (lima) lokasi, yakni: Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba (1.000 bidang); Desa Mokel Morid, Kecamatan Kota Komba Utara (850 bidang); Desa Mbengan, Kecamatan Kota Komba (50 bidang); Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese (1.000 bidang) dan Desa Nanga Mbeling, Kecamatan Sambi Rampas (100 bidang).
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur Jesmias Haning, pada kesempatan tersebut menyampaikan, realisasi redistribusi tanah pada tahun 2022 baru mencapai 2.830 bidang dari 3.000 bidang yang ditargetkan atau sebesar 94 %.
