Network
Dijelaskan, DPRD sebagai mitra pemerintah dituntut untuk tidak sekedar bersinergi dalam proses pembangunan, tetapi menjunjung tinggi prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, profesional dan proporsional.
“Yang endingnya adalah bersama pemerintah kita mewujudkan bonum commune, kebaikan bersama sebagai bonum maximum, kebaikan yang tertinggi. Sebagai corong yang menyuarakan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat,” kata Marten.
Baca Juga: Sambut Kunjungan Presiden, GMNI NTT Desak Tuntaskan Ganti Untung Lahan
Dirinya mengajak semua anggota DPRD Mabar untuk mendorong pemerintah mewujudkan good governance yakni pemerintah yang bersih, baik dan berwibawah.
“Saya mengajak semua anggota dewan yang terhormat untuk terus mencurahkan semua tenaga dan gagasannya, dalam mengemban amanah masyarakat Manggarai Barat. Mari kita selalu bersama-sama menjaga soliditas dan marwah lembaga yang terhormat ini selama menjalankan tugas dan fungsi kita,” kata Marten.
Ia juga mengatakan, perbedaan politik selama proses Pilkada 9 Desember 2020 lalu, harus dilihat sebagai bagian dari nilai-nilai demokrasi demi lahirnya pemimpin yang dipercayakan masyarakat dan demi kemajuan daerah.
Ia mengingatkan, agar pemerintah saya mengingatkan segera melupakan dikotomi atas nama paket dan atas nama nomor.
Artinya kata dia, tidak ada lagi paket nomor satu, nomor dua, nomor tiga, dan nomor empat. Yang ada adalah paket kesejahteraan untuk seluruh masyarakat Manggarai Barat.
Mertinus menyampaikan, dalam kaitan dengan predikat pariwisata super premium, DPRD Mabar mendorong pemerintah agar dampak dari predikat tersebut harus sampai ke pelosok-pelosok wilayah Kabupaten Mabar.
“Sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta tidak terjadinya disparitas yang semakin tajam antara yang miskin dan yang kaya,”.***
