Network
LABUAN BAJO TERKINI - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk perawatan pasien Covid-19 pada 2021 jumlahnya mencapai Rp94 triliun.
Dari jumlah tersebut, pada tahun ini pemerintah masih memiliki tanggung jawab untuk membayar sisa tagihan perawatan pasien Covid-19 sebesar Rp23 triliun.
“Masih ada tagihan Rp23 triliun pada 2022 yang harus kami bayar dari perawatan 2021,” jelas Sri Mulyani Indrawati, dalam BRI Microfinance Outlook di Jakarta, Kamis 10 Februari 2022.
Baca Juga: Raffi dan Nagita jadi Cover Majalah Forbes Sebagai The Sultan of Contents, Berapa Kekayaan Mereka?
Ia menjelaskan, tagihan tersebut disebabkan karena adanya lonjakan kasus Covid-19 varian Delta, di mana banyak masyarakat terinfeksi dan harus dirawat di rumah sakit.
Kenaikan kasus Covid-19 varian Delta menjadi faktor belanja kesehatan yang mendominasi belanja negara tahun lalu, di mana biaya perawatan pasien Covid-19 saja mencapai Rp94 triliun.
Realisasi sementara belanja negara sendiri untuk tahun lalu mencapai Rp2.786,8 triliun atau 101,3 persen dari target APBN 2021 sebesar Rp2.750 triliun.
Baca Juga: Pebalap MotoGP Akan Maksimalkan Waktu Tiga Hari di Sirkuit Mandalika
Data ini menunjukkan bahwa biaya penanganan Covid-19 sangat mahal. Ini belum termasuk sektor lain seperti perlindungan sosial.
“Jadi kami bisa lihat bahwa Covid-19 is so expensive. Itu perawatan, belum termasuk vaksinasi,” ujar Sri Mulyani Indrawati.
Meski demikian, Menteri Keuangan memastikan bahwa pemerintah akan mulai menyehatkan kembali APBN yakni tercermin dari defisit 2021 yang sudah mengalami penurunan cukup signifikan.
Baca Juga: Ketua DPR RI: Waspadai Lonjakan Kasus Covid-19 Varian Omicron
Defisit pada 2021 adalah sebesar Rp783,7 triliun atau 4,65 persen dari PDB yang lebih rendah dari pagu Rp1.006 triliun atau 5,7 persen dari PDB sekaligus turun dari Rp947 triliun atau 6,14 persen PDB pada 2020.
Hal itu terjadi karena meski belanja masih tinggi, namun pendapatan negara sampai 31 Desember 2021 mencapai Rp2.003,1 triliun atau 114,9 persen dari target APBN.***
