Network
LABUAN BAJO TERKINI - Penyaluran pupuk bersubsidi selalu bermasalah. Bahkan petani di berbagai daerah, selalu mengeluh karena tidak mendapatkan pupuk bersubsidi ketika memasuki musim tanam.
Kondisi ini mendapat perhatian serius dari Komisi IV DPR RI. Apalagi anggota komisi ini sering menerima keluhan dari para petani dalam setiap kunjungan ke daerah.
Terkait sengkarut pupuk bersubsidi ini, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin meminta kepada pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) agar memberikan perhatian khusus.
Yang paling utama adalah membenahi data petani penerima pupuk bersubsidi agar lebih akurat, sehingga bantuan pupuk bisa diberikan tepat sasaran.
Baca Juga: Bupati Manggarai Barat: Masyarakat Wae Sano Sudah Setujui Proyek Geothermal, Tahapan Jalan Terus
"Kami meminta agar pendataan e-RDKK (elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) diperketat dengan pengawasan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida, diperkuat dengan anggaran yang memadai serta penetapan kualitas daerah," ujar Sudin, dalam rapat bersama pejabat eselon I Kementan di Jakarta, Rabu 2 Februari 2022.
Ia menyebut, ada beberapa temuan tentang data e-RDKK bermasalah yang dilaporkan oleh masyarakat kepada Komisi IV DPR RI maupun kepada Ombudsman.
Dia mencontohkan ada kesalahan data pada pendataan e-RDKK, seperti sebanyak 360 ribu warga sudah meninggal dunia. Juga ketidaksesuaian data Nomor Induk Kependudukan (NIK) di beberapa provinsi.
Baca Juga: Tolak Proyek Geothermal PMKRI Sebut Warga Bukan 'Kelinci Percobaan', Berikut 3 Tuntutan Demonstran
Selain itu, terdapat pula penyaluran pupuk bersubsidi tidak sesuai mekanisme penebusan yang telah ditetapkan.
Ketidakakuratan data yang ada, demikian Sudin, sangat berdampak pada alokasi pupuk yang tidak tepat sasaran atau bisa saja terjadi penyimpangan.
Sudin menilai, akar permasalahan dari penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran berawal dari data e-RDKK yang tidak akurat.
Baca Juga: Kunjungan Wisman ke Indonesia Anjlok Selama Tahun 2021
"Sebetulnya akar permasalahannya kalau orang tanam pohon tergantung bibitnya, kalau bibitnya bagus hasilnya bagus. Ini dari e-RDKK sudah bermasalah," tegasnya.
Ia juga mempertanyakan kepada Kementan mengenai anggaran sebesar Rp70 miliar setiap tahun yang digunakan untuk mengumpulkan data e-RDKK.
Sudin menilai dana tersebut cukup besar untuk dikeluarkan setiap tahun, namun data e-RDKK justru masih tidak akurat.***
