Network
"Kalau setiap satu hektar perkebunan pisang ditanam 100 rumpun maka pada setiap musimnya ada kurang 200 tandan yang dipanen, jumlah ini kita kalikan dengan 1050 hektare lalu dikalikan dengan harga setiap tandan pada pasaran Rp35 ribu per tandan. Maka setiap bulan kita kehilangan uang kurang lebih Rp. 7,35 Miliar atau Rp88 miliar lebih setiap tahun, "jelas Yustinus.
Selain kerugian secara ekonomi, ia mengaku banyak petani yang harus kehilangan penghasilan setelah pisang milik mereka tidak lagi bisa dipanen.
Ia berharap, Pemkab Manggarai Timur bersama DPRD bisa memikirkan secara bersama-sama untuk memutus mata rantai penyakit pisang di daerah itu.
"Kami dari Forkoma PMKRI Manggarai Timur berharap semua pihak berpikir serius tentang masalah ini, kami datang kesini murni karena dorongan moral karena masalah ini bersentuhan langsung dengan persoalan masyarakat, " tegasnya.
Baca Juga: Banyak Pisang di Borong Diduga Terkena Penyakit Darah, Pelaku Usaha Gorengan dan Kripik Gelisah
Respon DPRD Manggarai Timur
Audiensi yang dilakukan Forkoma PMKRI Manggarai Timur bersama petani pisang disambut baik oleh Anggota Komisi B DPRD Manggarai Timur.
Salesius Medi, Anggota DPRD dari PDI Perjuangan mengatakan, persoalan wabah pisang di Manggarai Timur telah lama terjadi. Meski demikian pemerintah nampak seperti tidak peka dengan persoalan tersebut.
Menurut politisi dari Dapil Borong-Rana Mese itu, pemerintah harus mempunyai rasa memiliki masyarakat sehingga selanjutnya peduli dengan persoalan yang mereka alami.
"Apa yang dilakukan oleh teman-teman Forkoma hari ini wajib kita apresiasi. Menurut saya persoalan pisang ini karena pemerintah tidak memiliki kepedulian terhadap masalah yang ada di masyarakat. Pemerintah harus punya rasa memiliki masyarakat dan masalah yang mereka alami. Kami DPR hanya bisa mendorong, kita hanya bisa menyerap aspirasi masyarakat kita. Pemerintah yang menjadi penentu, "kata Salesius.
Sementara itu, anggota DPRD dari PKS, Jema'in mengatakan, untuk menanggapi persoalan wabah pisang ini harus dilakukan dengan respon cepat pemerintah baik jangka pendek, maupun jangka panjang.
