LABUAN BAJO TERKINI- Lembaga Pemantau Keuangan Negara (PKN) Kabupaten Manggarai Barat akan melakukan aksi demonstrasi menutup akses jalan menuju Golo Mori dari Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, NTT.
Hal ini merupakan buntut dari adanya kecurigaan PKN Mabar terhadap indikasi dugaan tindak pidana Korupsi yang dilakukan oleh PT. Wijaya Karya (WIKA).
"Rencana aksi kita lakukan dari hari Senin sampai hari Rabu (17 - 19 April 2023) dengan menghadirkan masa 1000 orang. Kita akan boikot akses ke Golo Mori," ujar Ketua PKN Mabar, Lorens Logam di Labuan Bajo pada Rabu (12/04).
Baca Juga: Terhempas Gelombang Bocah di Ende Ditemukan Tak Bernyawa
Diketahui PT. Wika merupakan pelaksana proyek pembangunan akses jalan sejauh 25 kilometer, dengan total anggaran yang bersumber dari keuangan negara mencapai 481 Miliar rupiah.
Proses pembangunan jalan yang dimulai sejak bulan April 2022 lalu ini terbagi menjadi 5 segmen, yaitu Labuan Bajo Simpang Nalis sepanjang 6,15 km, Simpang Nalis - Simpang Kenari sepanjang 6,50 km, Simpang Kenari - Warloka sepanjang 5,10 km, Warloka Tanamori sepanjang 4,25 km, dan peningkatan jalan menuju Desa Golo Mori sepanjang 3 km.
Meski telah rampung dikerjakan dan telah diresmikan Presiden Jokowi pada bulan April 2023 lalu, namun hingga kini PT Wika belum membayar hak-hak para pekerja dan supplier yang telah mensukseskan pembangunan jalan tersebut.
Baca Juga: Mayat Perempuan Mengambang di Sungai Gegerkan Warga
"Namun jalan yang dibangun untuk mendukung mobilitas KTT ASEAN SUMMIT 2023 tersebut terindikasi persoalan yang merugikan kesejahteraan para pekerja dan vendor selaku suksesor keberhasilan pembangunan tersebut," Ujarnya
Hal yang mendasar bagi Lembaga PKN Kabupaten Manggarai Barat ialah penyerapan serta tepat sasaran dalam penggunaan keuangan negara, berkaitan dengan hak para pekerja dan supplier pada pekerjaan tersebut yang belum ditunaikan. Menurutnya itu merupakan suatu bentuk indikasi dugaan tindak pidana korupsi.
Logam katakan, setelah selesai diresmikan Jokowi, kementrian PUPR selaku pemilik anggaran telah merealisasikan 95 persen pembayaran kepada PT Wika, dan sisa anggaran 5 persen sebagai jaminan pemeliharaan.
Namun sayang realisasi pembayaran tidak sampai kepada para pekerja dan supplier di Labuan Bajo. Kondisi ini menyebabkan ratusan pekerja pada sejumlah rekanan kontraktor lokal belum mendapatkan upah gaji sejak bulan Januari 2023.
"Nah pekerjaan ini sudah di PHO sehingga pencairan dana 95 persen, mestinya PT Wika itu langsung distribusikan kepada teman - teman di lapangan juga misalnya bagi teman teman sopir yang sudah melakukan mobilisasi material kemudian supplier juga telah menyediakan material, nah tentunya harus dibayar hak-hak mereka ini. Makanya kita akan lakukan blokade akses menuju kesana supaya pemerintah pusat dalam hal ini presiden Jokowi bisa menyikapi secara serius persoalan ini," tegasnya.
Baca Juga: Alasan Penetapan Tarif Pemandu Wisata di Kawasan TNK
Lorens menambahkan, meski telah dibangun dengan begitu megahnya pelaksanaan pembangunan proyek tersebut meninggalkan potret lain yang harus disikapi secara serius oleh pemerintah.
Hal hal yang terkait dengan hak hak para pekerja, sopir, pemborong dan supplier material yang telah bekerja seratus persen untuk merealisasikan pekerjaan tersebut berdasarkan proporsi mereka masing masing sebutnya diabaikan oleh PT Wika dengan tidak merealisasikan atau membayar hak mereka.
"Saya pikir tujuan kita untuk melakukan blokade, tentu akan mengganggu Kamtibmas dalam hal ini supaya pemerintah pusat tidak tutup mata, keringat masyarakat disini dalam hal ini pekerja sudah lakukan, anak istri mereka teriak di rumah, tentu ini yang menjadi persoalan moral terlepas dari persoalan hukum kontrak," ungkapnya.
Pembangunan akses jalan Labuan Bajo menuju Golo Mori disebut untuk mensukseskan pelaksanaan KTT Asean Summit bulan mei mendatang. Kawasan KEK Golo Mori sendiri disebutkan akan menjadi salah satu venue rapat 11 kepala negara anggota Asean yang dijadwalkan berlangsung dari tanggal 9-11 mei 2023.
Baca Juga: SDG Beri Bantuan Material dan Motivasi ke Ponpes di Pelosok Flores Timur
Pada kunjungan kerjanya di Labuan Bajo pada bulan April lalu, Presiden Jokowi sesuai memantau kesiapan sejumlah tempat yang akan menggelar pertemuan ini menyebutkan, Kawasan KEK Golo Mori telah siap untuk menggelar KTT Asean Summit ke 42 tersebut.
Hal ini disebut juga akan digunakan sebagai upaya mempromosikan Pariwisata Labuan Bajo kepada ribuan delegasi dari 11 negara Anggota Asean yang dipastikan hadir dalam kegiatan tersebut.
Untuk itu, logam mengharapkan, Presiden Jokowi tidak hanya mempertontonkan kemegahan akses jalan tersebut kepada para delegasi namun melupakan usaha keras masyarakat yang telah ikut mensukseskan pembangunan sarana dan prasarana pada proyek pembangunan jalan yang masuk dalam Kawasan Strategis Pariwisata Nasional tersebut.
"jangan sampai pembangunan ini terkesan high class, mewah mengahadirkan beberapa negara tapi ada beberapa potret yang sangat buruk didalamnya, ini yang kita khawatirkan. tentu ketika kegiatan Asean ini berjalan ya kita akan teriak terus terkait persoalan ini, supaya negara negara yang ikuti KTT Asean ini bisa melihat bahwa inilah potret buruknya di Indonesia, ngomong di luarnya mewah, high class semua, visi utamanya kesejahteraan, faktanya di internal kita di lapangan masih banyak ketimpangan. Tidak usah kita bicara soal ketimpangan sosial, dampak positif bagi masyarakat ini, ini hak pekerja yang mensukseskan kegiatan ini hak pekerja saja tidak dibayar, saya pikir sangat luar biasa persoalan ini." Jelasnya.
Keluhan akan upah buruh yang belum dibayarkan ini disampaikan juga oleh Even Jehadun, salah seorang karyawan CV. JH Group, salah satu kontraktor rekanan PT WIKA.
"Sampai saat ini kami belum terima gaji, karena ulah dari PT WIKA ini yang tidak membayar material yang perusahaan tempat saya bekerja belum dibayarkan," ungkapnya, Rabu (12/04).
"Yang menyedihkan itu, istri dan anak saya selalu bertanya tetapi saya selalu beralasan uang kami belum cair dari Bos," tambahnya.
Even menyebutkan selain dirinya, terdapat pula 40 para pekerja lainnya yang bernasib sama. Mereka belum mendapatkan gaji sejak bulan Januari 2023 lalu. Selain perusahaan tempatnya bekerja, Even menyebutkan para pekerja dari perusahaan lainnya yang menjadi rekanan PT Wika juga belum mendapatkan gaji. Meski sudah berusaha meminta kepada atasannya, namun ia menyebutkan atasannya beralasan PT Wika belum membayar jasa perusahaan mereka.
"Selain dari perusahaan kami, banyak juga pekerja dari perusahaan lain yang belum terima gaji. Itu dari bulan Januari sampai sekarang. Sudah beberapa kali minta ke Bos, tapi ternyata Bos bilang dari PT Wika itu belum bayar. Kami bingung sudah mau minta kemana. Anak istri main tanya terus di rumah" ujar pekerja asal Orong, kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat ini.
Even mengharap perhatian dari Presiden Jokowi untuk memperhatikan hak dari para pekerja yang telah menguras keringat dalam mengerjakan proyek tersebut.
Informasi yang diperoleh, adapun total tagihan pembayaran yang belum dibayarkan PT Wika kepada sejumlah rekanan mencapai 34,9 Miliar rupiah.***