Network
LABUAN BAJO TERKINI - Di peradaban digital saat ini, mayoritas aktivitas masyarakat bermigrasi ke pola-pola digital. Tentu ini menjadi hal positif di tengah laju perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sulit dibendung.
Sayangnya, banyak juga pihak-pihak tidak bertanggungjawab yang memanfaatkan hal ini untuk hal-hal negatif, terutama di ruang digital. Sebut saja belum lama ini terjadi kasus mutilasi terhadap anak SD di Makassar, Sulawesi Selatan, yang terjadi diduga karena pelaku tergiur informasi terkait jual beli organ tubuh manusia di situs dan grup media sosial.
Lalu ada juga fenomena mengemis daring. Tak sedikit akun di sosial media, seperti Tik Tok, yang melakukan siaran langsung untuk mendapatkan kiriman hadiah dari penonton.
Misalnya saja siaran langsung terkait mandi air lumpur, yang juga melibatkan para orang tua untuk mengais iba warganet agar memberikan hadiah. Siaran langsung untuk mengemis hadiah ini pun memantik reaksi warganet yang akhirnya melaporkan akun-akun tersebut ke institusi pemerintahan hingga aparat penegak hukum.
Baca Juga: Kominfo Putus Akses Grup Medsos dan Situs dengan Konten Jual Beli Organ Tubuh
Terkait dua kasus ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang menjadi garda terdepan dalam membersihkan ruang digital, langsung memberikan respons. Salah satunya dengan meminta platform digital untuk melakukan take down atau menghapus konten terkait mengemis daring.
Selain karena adanya laporan masyarakat, permintaan Kementerian Kominfo ini juga didasari kebijakan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini yang melarang kegiatan mengemis baik secara luring maupun daring dengan memanfaatkan warga lanjut usia (lansia).
"Dengan adanya kebijakan dari Mensos yang melarang pengemis online, kami sedang mencari dan meminta platform digital untuk men-take down konten-konten terkait hal ini," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kementerian Kominfo, Usman Kansong, sebagaimana dilansir Antara, Jumat 20 Januari 2023.
Baca Juga: Awal Tahun, Stefanus Gandi Kembali Lakukan Safari Politik
Mensos memang telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penertiban Kegiatan Eksploitasi dan/ atau Kegiatan Mengemis yang Memanfaatkan Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, dan/ atau Kelompok Rentan Lainnya.
SE yang diterbitkan 16 Januari 2023 dan ditujukan kepada para gubernur dan bupati/ wali kota, dimaksudka untuk mencegah adanya kegiatan mengemis baik yang dilakukan secara luring maupun daring di media sosial yang mengeksploitasi para lansia, anak, penyandang disabilitas, dan/ atau kelompok rentan lainnya.
Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI Christina Aryani juga telah meminta Kementerian Kominfo untuk melakukan pemblokiran atau take down konten yang meresahkan masyarakat, salah satunya adalah fenomena viral ngemis online melalui TikTok.
Christina Aryani berpandangan, kalau pun konten tersebut tidak terkait hal dilarang seperti terorisme, pornografi, judi daring, radikalisme, hoaks, dan misinformasi, Kementerian Kominfo tetap perlu melihat lebih jauh konten tersebut sebagai sesuatu yang meresahkan masyarakat.
Baca Juga: Resmi Jadi Kader Golkar, Ridwan Kamil Beberkan Beberapa Alasan Bergabung
"Kementerian Kominfo harus responsif terhadap banyaknya pengaduan masyarakat yang melihat aksi tersebut sebagai sangat tidak terpuji, merendahkan martabat manusia, dan tidak mendidik. Hal-hal bersifat eksploitatif harus dinilai sebagai konten yang perlu untuk dilakukan pemblokiran," tandasnya.
Sementara itu, kasus lain yang sudah direspons cepat Kemeterian Kominfo adalah terkait permintaan Bareskrim Polri untuk melakukan take down terhadap situs serta grup media sosial yang berisi konten jual beli organ tubuh manusia. Ini sebagai tindak lanjut kasus pembunuhan keji dengan cara mulitasi di Makassar.
Sejak Kamis, 12 Januari 2023, Kementerian Kominfo telah memutus akses tujuh situs dan lima grup media sosial yang berisi konten jual beli organ tubuh manusia.***
