LABUAN BAJO TERKINI - Banyak pihak menginginkan agar pemerintah mencabut status pandemi Covid-19 saat ini, dan menetapkan status endemi.
Hanya saja, terkait dua status ini, yang memiliki kewenangan untuk menetapkan sekaligus mencabutnya adalah Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).
Hal ini terjadi mengingat kasus Covid-19 terjadi di banyak negara dan membutuhkan penanganan secara global.
"Untuk mengubah pandemi yang berdampak pada banyak negara, diperlukan perbaikan kondisi kasus juga secara global," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, dalam konferensi pers secara daring, Selasa 8 Maret 2022.
Baca Juga: TRK Leong Tanpa Fasilitas Memadai, Jauh dari Perhatian Pemerintah
Ia menjelaskan, istilah endemi digunakan untuk menggambarkan keberadaan sebuah penyakit yang cenderung terkendali, karena jumlah kasus yang rendah secara konsisten.
"Umumnya, kondisi terkendali dapat diindikasikan dari jumlah kasus dan kematian yang rendah bahkan nol dalam jangka waktu tertentu," paparnya.
Wiku Adisasmito menambahkan, kondisi terkendali hanya dapat tercapai jika masyarakat dunia secara kolektif menjalankan pengendalian Covid-19 dengan optimal.
Baca Juga: BNPB Bantah Membuat Pengumuman Lowongan Kerja Dokter Pribadi
"Ke depan, semoga masyarakat dunia semakin baik beradaptasi hidup berdampingan dengan Covid-19," tandas Wiku Adisasmito.
Hal tak jauh berbeda disampaikan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Reisa Broto Asmoro, sebelumnya.
Ia menegaskan, perlu pertimbangan dan kehati-hatian dalam membuat strategi agar negara bisa memasuki fase endemi.
"Strategi dari pandemi ke endemi ini perlu sesuai dengan arahan presiden. Harus dipertimbangkan dengan penuh kehati-hatian," ucapnya.
Baca Juga: SETARA Institute: Menunda Pemilu 2024 Sama Dengan Membangkang Konstitusi
Duta Adaptasi Kebiasaan Baru ini menyebut, strategi yang diterapkan untuk menuju fase endemi tidak boleh hanya melihat dari sisi kesehatan maupun ilmu pengetahuan saja.
Semua strategi yang dibuat butuh pertimbangan lebih lanjut dengan turut memperhatikan sisi sosial, budaya hingga ekonomi, agar dampak yang terjadi dari keputusan itu bisa bersifat imbang dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat.
“Harus imbang antara aspek kesehatan, sosial dan ekonomi. Jadi hasil keputusan di Indonesia bisa lebih baik dan tepat. Itu yang kita harapkan," pungkas Reisa Broto Asmoro.***