Network
LABUAN BAJO TERKINI- Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Myanmar meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengambil sikap tegas atas junta militer di Myanmar.
Sikap ini menyusul rentetan pembunuhan terhadap demonstran yang menolak kudeta militer di Negara tersebut selama kurang lebih sebulan terakhir.
Kekacauan di Negara anggota ASEAN itu bermula awal Februari lalu sejak pemimpin terpilih Aung San Su Kyi digulingkan militer pada 1 Februari lalu.
Data PBB menyebutkan, hingga saat ini sudah 50 orang dilaporkan tewas, sebagian besar terjadi pada 3 Maret lalu dimana 38 orang pendemo dilaporkan tertembak oleh pihak militer setempat. Pendemo terus mendesak militer membebaskan pemimpin mereka Aung San SUU Kyi dan menuntut hasil pemilihan November 2020 lalu dihormati namun kubuh militer tak sedikitpun menerima tuntuan warga.
“Berapa banyak lagi yang kita biarkan lolos atas tindakan yang dilakukan Militer Myanmar? Kata Christine Scharner Burgener yang merupakan utusan khusus PBB untuk Myanmar dalam rapat tertutup Dewan Keamanan PBB seperti dikutip Reuters.
“sangat penting bahwa dewan ini bertindak tegas dalam memperingatkan pasukan keamanan dan berdiri teguh dengan rakyat Myanmar untuk mendukung hasil pemilu November,”tegas Christine.
Sementara itu, Militer Myanmar mengaku telah menahan diri dalam menghentikan protes namun mereka tetap ngotot untuk menindak pendemo dengan alasan ketertiban.
Hingga saat ini gelombang demonstrasi menolak kudeta hamper terjadi di semua kota-kota di Negeri seribu Pagoda itu. Seruan Demokrasi harus menang digaungkan pendemo dijalanan tanpa peduli dengan kekuatan militer dengan senjata lengkap.***
