Network
Untuk menangkap peluang dan menghadapi tantangan tersebut, Francisia Ery Seda menjelaskan telah terjadi transformasi sosial budaya yang mana pariwisata hadir dengan membawa dua dampak sekaligus baik negatif maupun positif.
Menurutnya, strategi yang dapat dilakukan adalah melalui Kebijakan Pemerintah yang inklusif dan transformatif guna mendukung Komunitas Lokal sehingga mampu untuk mengembangkan jati diri walaupun langsung bertemu dengan budaya asing melalui pengembangan industri pariwisata
"Perlu adanya strategi pembangunan pariwisata yang memberikan prioritas pada komunitas lokal, dalam arti memberikan tindakan afirmatif sehingga komunitas lokal dapat bersaing secara sehat dengan kaum migran pendatang dari luar Labuan Bajo" jelas Dosen Studi Pembangunan Departemen Sosiologi FISIP UI tersebut.
Pengembangan DPSP Labuan Bajo yang terintegrasi dan berdampak untuk Flores dan NTT secara keseluruhan membutukan orkestrasi ekosistem kepariwisataan dari semua unsur di dalamnya.
Frans Teguh dalam paparannya menjelaskan, terdapat 4 isu utama dalam pengembangan pariwisata di Labuan Bajo yaitu keterpaduan infrastruktur berkelanjutan, SDM dan kontribusi lokal, penyediaan komoditas lokal penunjang pariwisata, dan peningkatan kapasitas destinasi yang kesemuanya memerlukan kolaborasi dan kolaboraksi yang sinergis di antara pemangku kepentingan untuk dapat keluar dari 4 isu kritis tersebut.
"Saat ini BPOLBF sendiri telah mengadakan dan merencanakan beberapa program yakni orkestrasi tata kelola pariwisata di Labuan Bajo melalui forum-forum stakeholder, Forum Tata Kelola, pembentukan Sistem Terpadu Pintu Masuk Taman Nasional Komodo sebagai World Heritage Site & Cagar Biosfer, Tourism Information Center Labuan Bajo Flores, Forum dengan Lembaga Internasional/LSM, Forum GM Hotel, dan Forum dengan Asosiasi/Komunitas. Melalui program ini diharapkan ada integrasi antar lembaga dalam menjalanakan peran dan fungsinya sehingga bisa memberi dampak pada ekonomi dan sosial kita. Mari jadikan sektor ini menjadi peluang ke depan."tegas Frans.
Baca Juga: Perluas Pasar Internasional, BPOLBF dan Garuda Indonesia selenggarakan Famtrip
Melengkapi dari perspektif berbeda, narasumber lainnya, Andreas Hugo Pareira, Anggota Komisi X DPR RI memberikan prespektif politik dalam pembangunan kepariwisataan.
"Dari segi politik, selain menjalankan fungsi pengawasan, kami di DPR RI juga berperan sebagai mediator yang mempertemukan kepentingan pemerintah pusat dengan daerah dan selama ini prosesnya telah berlangsung secara kontinu terutama dalam meningkatkan kapasitas SDM bukan hanya di DPSP saja tetapi juga daerah-daerah lain di sekitarnya"tegas Andre.
Sebagai penutup, Ni Wayan Giri Adnyani Sekretaris Utama Meparekraf juga menjelaskan bahwa pariwisata sebagai new economy dapat maksimal dirasakan apabila keterlibatan masyarakat lokal melalui komunitas-komunitas juga terlibat secara aktif.
