Network
"Kebetulan aset kita ini sebagian besar di Dinas PPO dan Dinas Kesehatan,yang notabene dari sisi anggaran besaran anggaran ada di Dinas itu melalui DAU BG dan SG cukup besar,"lanjutnya.
Melibatkan Pengguna Aset
Lebih lanjut ia menjelaskan, dengan melibatkan instansi yang menjadi pengguna aset juga bisa meningkatkan keterlibatan mereka dalam melakukan penataan dan pengamanan aset tanah yang selama ini masih belum mengantongi sertifikat.
"Saya berpikir bahwa lebih baik kita melakukan sharing (pembiayaan), sub kegiatan yang bisa dilakukan oleh pengguna aset itu kita limpahkan ke mereka. Ini juga strategi kita untuk meningkatkan partisipasi aktif pengguna aset seperti sekolah dan puskesmas sehingga mereka punya rasa memiliki terhadap pengamanan aset,"bebernya.
Selanjutnya dia berharap, dengan keterlibatan pengguna aset, cakupan sertifikasi tanah Pemkab di daerah itu kedepannya mengalami kenaikan dari sisi cakupan.
Baca Juga: DAK Fisik untuk Manggarai Timur Tahun 2024 Tertinggi di NTT, Berikut Rincian Alokasinya
"Harapannya bahwa terjadi peningkatan cakupan sertifikasi aset tanah, aset kita yang belum tersertifikasi ini bisa menimbulkan masalah di kemudian hari karena kita belum mengantongi bukti hukum," pungkasnya.
Dalam pemaparannya pada kesempatan itu, Dion menjelaskan hingga saat ini dari 1784 aset tanah Pemkab baru ada 332 yang mengantongi sertifikat. ***
