LABUAN BAJO TERKINI- Permintaan Kantor Staff Kepresidenan (KSP) terkait penundaan pemberlakuan tarif jasa pemandu wisata atau Naturalist Guide di Pulau Komodo dan Pulau Padar, Kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) belum bisa dilakukan, sebelum PT Flobamor mendapatkan surat resmi dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
Pernyataan tersebut disampaikan Direktur PT Flobamor Abner Esau Runpah Ataupah, usai mengikuti Rapat Pembahasan tarif masuk dan Isu-isu Strategis terkait Pengelolaan Taman Nasional Komodo melalui Zoom Meeting bersama dengan sejumlah pihak terkait pada Kamis, 4 Mei 2023.
Dalam rapat tersebut, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP-RI), Helson Siagian meminta agar PT Flobamor sementara waktu menunda pemberlakuan tarif bagi jasa pemandu wisata di Pulau Komodo dan Pulau Padar.
Baca Juga: Menkominfo dan KSP Tinjau Persiapan Layanan Media Untuk KTT ASEAN di Labuan Bajo
"Dalam rapat tersebut, tidak ada keputusan pencabutan atas izin kerjasama Flobamor. Itu tidak ada, yang terjadi adalah adanya permintaan dari kantor staf presiden untuk menunda sementara terkait kebijakan kenaikan jasa," ungkap Runpah.
Namun Runpah menjelaskan, agar KSP meminta kepada KLHK agar mengeluarkan surat resmi.
Baca Juga: Kemenparekraf Siapkan 10 Titik TIC dan HelpDesk Selama Penyelenggaraan KTT ASEAN di Labuan Bajo
"Pada kesempatan tersebut, permintaan kami belum bisa dipenuhi oleh KSP. Oleh sebab itu, kita mengikuti instruksi penundaan ini setelah mendapatkan surat resmi dari KLHK, selaku pihak yang berwenang dalam Kawasan Taman Nasional Komodo. Mengingat sebelumnya, PT Flobamor telah menjalin MoU dengan KLHK," lanjutnya.
Jika ada surat dari KLHK terkait pemberhentian sementara maka Flobamor akan mengikuti.
Untuk itu Abner menyebutkan pemberlakuan tarif jasa pemandu wisata di Pulau Komodo dan Pulau Padar bagi wisatawan akan tetap berlaku selama surat permintaan penundaan tidak dikeluarkan KLHK.
Baca Juga: Kapal Patah Kemudi, Tim SAR Maumere Selamatkan 5 Penumpang
Akan tetapi, jika surat belum diterima, maka pemberlakuan tarif tetap berlanjut sesuai dengan skema kerjasama yang sudah dibuat bersama KLHK.
Dalam daring hari itu dihadiri oleh Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, Pusat Pastoral Keuskupan Ruteng, dan ASITA.
Rapat tersebut membahas 2 agenda utama yakni Pembahasan kenaikan Tarif Masuk Taman Nasional Komodo dan Penanganan isu-isu lainnya di Taman Nasional Komodo.***