Network
LABUAN BAJO TERKINI- Pelayanan publik oleh pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur masih didominasi zona merah.
Zona merah merupakan tingkat pelayanan publik dengan tingkat kepatuhan rendah sehingga harus ditingkatkan.
Hal tersebut disampaikan oleh Komisioner Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng saat Workshop Pendampingan Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2022 di Kupang, Selasa 9 Agustus 2022.
Baca Juga: Ombudsman: Maladministrasi Pelayanan Publik Bidang Agraria Paling Banyak Diadukan Masyarakat
"Peta pelayanan publik di NTT yang dimiliki Ombudsman yang diukur terakhir hingga Desember 2021 menunjukkan tingkat kepatuhannya rendah atau zona merah," katanya Endi Jaweng.
Endi Jaweng mengatakan, Ombudsman mencatat sejumlah daerah yang berada dalam zona merah, yaitu Kabupaten Kupang, Malaka, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, Alor Lembata, Sabu Raijua, Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya.
Sedangkan sebagian daerah lain berada dalam zona kuning atau tingkat kepatuhan sedang.
Endi Jaweng juga menjelaskan, hanya Kabupaten Belu yang sudah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) pernah memiliki tingkat kepatuhan tinggi atau zona hijau pada 2019 atau sebelum pandemi COVID-19, namun pada 2021 berubah ke zona kuning.
Ia mengatakan pelayanan publik merupakan urusan politik atau bagian dari mandat yang diberikan masyarakat kepada penyelenggara negara.
Menurut mantan Direktur KPPOD itu , nota kesepahaman sebagai bagian dari niat atau ikhtiar untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.
"Jadi ini menjadi tantangan bagi kita, nota kesepahaman tersebut bisa diimplementasikan atau tidak untuk mengubah wajah pelayanan publik di NTT," katanya.
Endi Jawengmengajak berbagai penyelenggara pelayanan publik di NTT agar memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan zona hijau di seluruh wilayah NTT.
Acara workshop yang digelar secara langsung maupun secara virtual dihadiri Wakil Gubernur NTT Josef Nae Soi, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT Darius Beda Daton serta perwakilan berbagai instansi pemerintah dari 22 kabupaten/kota se-NTT.***
