LABUAN BAJO TERKINI- Kenaikan harga tiket masuk ke Pulau Komodo dan Pulau Padar terus menjadi polemik.
Kenaikan tarif masuk menjadi Rp. 3.7 juta per wisatawan itu dianggap terlalu fantastis dan merupakan monopoli bisnis.
Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Yohanes Rumat.
Baca Juga: Dari Tiga Orang yang Ditahan, Satu Orang Ditetapkan Jadi Tersangka Gangguan Kamtibmas di Labuan Bajo
Anggota DPRD dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu mengatakan, indikasi monopoli bisnis oleh PT Flobamor sebagai pengelolah bisa terlihat dari brosur yang dikeluarkan Perusahaan milik Pemprov NTT itu.
"Saya melihat ada upaya memonopoli bisnis perjalanan wisata, karena setelah membaca brosur yang dikeluarkan perusahaan daerah PT Fobamor tidak jauh berbeda dengan apa yang dikerjakan oleh agen perjalanan di Labuan Bajo," kata Yohanes mengutip Antara.
Baca Juga: Imbas Aksi Mogok Pelaku Wisata di Labuan Bajo, Wisatawan Diangkut dengan Mobil dan Kapal Pemerintah
Menurut Hans, sapaan akrab Yohanes, penerapan tarif baru oleh Pemprov NTT yang dikelola melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Flobamor merupakan langkah monopoli yang menggunakan sistem keanggotaan (membership).
"Artinya, para agen travel lokal harus bergabung dan diatur perusahaan daerah Flobamor,"tegasnya.
Legislator dari daerah pemilihan Manggarai Raya itu mengatakan sistem bisnis yang diciptakan seperti itu menimbulkan penentangan dari para pelaku wisata di Labuan Bajo.
Penerapan sistem tersebut terlihat kuat karena mendukung penguasa, sementara para pelaku wisata di Labuan Bajo berbisnis dengan sistem pasar bebas yang sangat tergantung pada kemampuan wisatawan.
Baca Juga: Desakan untuk Kapolri: Copot Kapolda NTT dan Kapolres Mabar
"Sedangkan perusahaan daerah Flobamor seperti memaksakan kehendak bahwa tarif tinggi yang dipasang itu lah yang harus dibayar wisatawan," katanya.
Perbedaan seperti itu menimbulkan kesan tidak adil bagi para pelaku wisata yang menentang kebijakan. DIa berharap Pemprov NTT juga menghargai aspirasi yang disampaikan para pelaku wisata di Labuan Bajo, sehingga bisa bersama-sama mencari solusi terbaik yang diterima semua pihak.
"Saya yakin aksi protes para pelaku wisata itu tidak ada niat buruk. Namun mereka menyampaikan pikiran-pikiran mereka yang terbaik karena menyangkut nasib kehidupan mereka ke depan," ujarnya.***